Bahas LKPJ 2024, Komisi II DPRD Banyuwangi Dorong Penguatan Program Ketahanan Pangan

Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan tahun 2025, Komisi II DPRD Banyuwangi menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan serta Bulog Banyuwangi

Mar 27, 2025 - 09:14
Mar 27, 2025 - 09:14
 0
Bahas LKPJ 2024, Komisi II DPRD Banyuwangi Dorong Penguatan Program Ketahanan Pangan
Rapat kerja Komisi II DPRD banyuwangi dorong penguatan program ketahanan pangan

KABAR RAKYAT - Dalam upaya memperkuat program ketahanan pangan tahun 2025, Komisi II DPRD Banyuwangi menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan serta Bulog Banyuwangi.

Kegiatan rapat dihadiri Plt Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Ilham Djuanda, Kepala Dinas Koperasi,Usaha Mikro dan Perdagangan, Nanin Oktavianti dan Kepala Bulog Banyuwangi beserta jajaran.

Ketua Komisi II DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari mengatakan bahwa rapat yang digelar pihaknya dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun 2025 bersama mitra kerja.

Namun pada kesempatan itu, Komisi II menyisipkan satu agenda koordinasi dengan Bulog Banyuwangi terkait dengan program ketahanan pangan yang telah menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.

” Agenda rapat kerja Komisi II dalam rangka pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2024, namun dikesempatan itu kita sisipkan agenda koordinasi bersama Bulog dalam rangka penguatan program Ketahanan pangan , ” ucap Emy saat dikonfirmasi Media, Kamis (27/03/2025)

Politisi Partai Demokrat ini menyampaikan secara umum serapan anggaran maupun capaian indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tahun 2024 menunjukkan angka persentase yang baik, namun pihaknya tetap memberikan evaluasi dan catatan untuk perbaikan kinerja di tahun 2025.

” Serapan anggaran maupun capaian indikator kinerja OPD mitra kerja kita cukup baik, namun kita akan memberikan evaluasi dan catatan agar kinerja di tahun 2025 ini semakin baik , ” ucapnya.

Selain itu dalam pertemuan ini juga dibahas dukungan pemerintah daerah dan Bulog dalam rangka penguatan program ketahanan pangan sebagaimana himbauan Presiden Prabowo Subianto kepada Bulog untuk menyerap gabah dan beras hasil petani, tanpa ada pembatasan kualitas maupun kuantitas.

Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar Bulog membeli gabah petani dengan harga Rp6.500 per kilogram.Kebijakan ini merupakan langkah strategis dalam melindungi kesejahteraan petani sekaligus menjaga stabilitas harga beras , ” ucapnya.

Dalam rapat disampaikan bahwa Bulog Banyuwangi selama tiga bulan ini telah menyerap gabah petani sebanyak 15 persen dari target tahun 2025 sebanyak 58 ribu ton gabah.

” Bulog Banyuwangi telah menyerap agabah petani sebanyak 15 persen dengan harga Rp. 6.500,- per kilogram dalam keadaan apapun baik basah, tidak menghitung tara dan lain sebagainya,” ucap Emy Wahyuni.

Komisi II berharap, harga gabah ini bisa terus berkelanjutan agar para petani hidupnya bisa sejahtera, karena sebelumnya ketika musim panen harga gabah selalu anjlok.

Selanjutnyan Komisi II juga meminta pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian, DPU Pengairan dan dinas terkait lainnya untuk mendukung program ketahanan pangan dengan upaya mencukupi ketersediaan pupuk subsidi, benih unggul serta jaringan irigasi yang baik.

Disisi lain Emy mengaku bahwa pihaknya belum melakukan koordinasi dengan asosiasi penggilingan padi yang tidak kemungkinan sebagian mulai memberikan reaksi dengan tingginya harga gabah yang dipatok pemerintah sehingga berpengaruh terhadap harga beras eceran di pasaran. Sesuai aturan untuk beras kualitas standar harganya Rp. 12.500,- dan untuk premium Rp. 14 ribu per kilogram.

Bahkan kemungkinan di beberapa tempat pihak penggilingan membeli gabah dengan harga tinggi sampai sekitar Rp. 7 ribu per kilogram.

” Kita hingga saat ini belum melakukan pengecekan langsung di lapangan. Bahkan beberapa penggilingan sudah mulai berkomunikasi dengan anggota dewan menyampaikan keluh kesah mereka, ” ucapnya

“Tetapi tadi disampaikan penjelasan kemungkinan nanti akan ada evaluasi, Dinas Pertanian menyampaikan seperti itu. Dalam bulan April akan ada evaluasi tentang program ini,” tambah Emy Wahyuni.

Selanjutnya terkait dengan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden RI, para petani bisa sedikit lega karena kebutuhan pupuk sesuai dengan kuota yang diajukan akan dipenuhi pemerintah pusat.***

 

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow

HARYADI Banyuwangi