BP Taskin Apresiasi Langkah Pemkab Jember Perkuat Validitas Data Kemiskinan

JEMBER — Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat validitas data kemiskinan melalui verifikasi dan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) secara masif.

Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Kepala BP Taskin, Iwan Sumule, dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Induk dan Inovasi Daerah Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Forum nasional tersebut dihadiri sejumlah kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, Kementerian PANRB, BPS, serta perwakilan dari 14 pemerintah daerah di Indonesia.

Menurut Iwan, langkah Pemkab Jember dinilai sejalan dengan arah kebijakan nasional karena pengentasan kemiskinan harus ditopang oleh data yang akurat dan program yang tepat sasaran.

“Pengalaman Kabupaten Jember dapat menjadi referensi strategis bagi percepatan pengentasan kemiskinan yang lebih terpadu dan berdampak,” ujarnya.

Iwan menegaskan bahwa persoalan utama pengentasan kemiskinan selama ini bukan hanya tingginya angka kemiskinan, tetapi juga terkait validitas data serta tumpang tindih bantuan sosial.

Sementara itu, Bupati Jember, Muhammad Fawait atau Gus Fawait, mengatakan bahwa Pemkab Jember tengah membangun pola intervensi sosial berbasis data mikro by name by address (BNBA).

Menurutnya, seluruh bantuan, baik dari APBN, APBD, maupun dukungan CSR, harus benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan sesuai kondisi di lapangan.

“Yang kami bangun bukan hanya sekadar pendataan, tetapi memastikan negara hadir melalui program yang tepat sasaran. Bantuan yang baik adalah bantuan yang diterima warga yang memang layak,” tegasnya.

Pemkab Jember menerjunkan lebih dari 20 ribu ASN untuk melakukan ground check langsung ke rumah warga pada 17 April hingga 17 Mei 2025.

ASN melakukan pemeriksaan terhadap 39 indikator kemiskinan, mulai dari kondisi rumah, penghasilan, akses pendidikan, hingga kondisi sosial keluarga, dengan dukungan sistem digital berbasis web dan telepon pintar.

Hasil verifikasi dan validasi (verval) menunjukkan sebanyak 96.126 kepala keluarga berhasil diverifikasi atau mencapai 98 persen dari target. Dari proses tersebut, ditemukan 16.766 warga tercatat masih hidup padahal telah meninggal dunia, serta 10.703 kepala keluarga yang telah pindah ke luar Jember, tetapi masih tercantum sebagai penerima bantuan sosial.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Jember turun dari 9,01 persen pada 2024 menjadi 8,67 persen pada 2025. Sebanyak 8,01 ribu jiwa berhasil keluar dari kategori penduduk miskin.

“Pemerintah harus bekerja dengan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tidak meleset dari kebutuhan masyarakat,” pungkas Gus Fawait. (zan)