DPRD Bondowoso Kawal Stabilitas Desa di Tengah Penundaan Pilkades
Komisi I akan terus memantau dan memastikan bahwa roda pemerintahan desa tetap berjalan. Tidak boleh ada kekosongan pelayanan hanya karena Pilkades tertunda,
BONDOWOSO– Komisi I DPRD Kabupaten Bondowoso mengambil peran aktif dalam menjaga stabilitas pemerintahan desa menyusul penundaan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun 2025.
Ketua Komisi I, Setyo Budi, menegaskan bahwa pelayanan publik di desa harus tetap berjalan optimal, meski tahapan Pilkades belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.
Dalam pernyataannya usai rapat koordinasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan tokoh masyarakat pada Selasa (2/7/2025), Setyo Budi menekankan pentingnya ketenangan dan profesionalisme para perangkat desa di tengah situasi yang belum menentu.
“Komisi I akan terus memantau dan memastikan bahwa roda pemerintahan desa tetap berjalan. Tidak boleh ada kekosongan pelayanan hanya karena Pilkades tertunda,” ujarnya.
Menurutnya, penundaan ini merupakan dinamika kebijakan yang harus disikapi secara bijak.
Dia meminta masyarakat untuk tidak terpengaruh oleh isu liar yang dapat mengganggu ketenangan desa.
Komisi I, lanjut pria yang akrab disapa Budi, telah meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada para kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), guna mencegah kesalahpahaman di lapangan.
“Kami tidak ingin ada ruang kosong komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Penjelasan harus disampaikan secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kegaduhan,” tambahnya.
Lebih jauh, DPRD melalui Komisi I membuka ruang aspirasi seluas-luasnya bagi masyarakat yang ingin menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait penundaan Pilkades. Ia juga menyoroti pentingnya peran media dalam menyampaikan informasi yang berimbang.
“Stabilitas desa adalah fondasi pembangunan daerah. Kami butuh peran semua pihak, termasuk media, untuk menjaga kondusivitas,” tegasnya.
Meski enggan berspekulasi soal alasan penundaan, Setyo menegaskan bahwa pihak legislatif akan meminta klarifikasi resmi dari eksekutif. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan landasan yang jelas dan transparan.
Dia juga memberikan apresiasi kepada para kepala desa yang tetap menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, meski berada di tengah ketidakpastian.
“Ini saatnya kita melihat siapa pemimpin yang benar-benar peduli pada masyarakat. Sikap profesional dan tenang sangat dibutuhkan,” tutupnya.
What's Your Reaction?
