DPRD Soroti Program Stagnan dan Aset Pemda, PPP Minta Tindak Lanjut 57 Rekomendasi Legislatif

BONDOWOSO – Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Bondowoso menegaskan pentingnya tindak lanjut konkret atas 57 rekomendasi yang telah disampaikan kepada Bupati Bondowoso dalam rapat paripurna penyerahan rekomendasi LKPJ Tahun Anggaran 2025.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Bondowoso, Samsul Hadi, menyatakan bahwa seluruh rekomendasi tersebut tidak boleh berhenti pada tataran administratif.

Ia mendorong agar pemerintah daerah menerapkan sistem progress report sebagai bentuk pertanggungjawaban yang terukur dan berkelanjutan.

Menurutnya, mekanisme laporan perkembangan menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap catatan DPRD benar-benar diwujudkan dalam program kerja nyata di lapangan.

“Rekomendasi ini merupakan hasil analisis awal terhadap data program, termasuk validitas data dan evaluasi pelaksanaannya,” ujar Samsul, Rabu (22/04/2026).

Samsul menjelaskan, Fraksi PPP telah mencermati secara menyeluruh pemaparan Bupati dalam forum paripurna, termasuk capaian kinerja dan berbagai evaluasi yang disampaikan dalam LKPJ 2025.

Ia menegaskan, proses saat ini telah memasuki tahap evaluasi mendalam, terutama terkait kesesuaian antara visi-misi kepala daerah dengan implementasi program di lapangan.

Dalam pandangannya, kepemimpinan kepala daerah merupakan kerja kolektif yang melibatkan seluruh elemen birokrasi, mulai dari Sekretaris Daerah, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga jajaran di tingkat kecamatan dan desa.

“Artinya, apa yang disampaikan Bupati harus selaras dengan kondisi di lapangan serta mampu diterjemahkan oleh seluruh jajaran di bawahnya,” tegasnya.

Meski menilai respons Bupati terhadap rekomendasi DPRD cukup positif, Samsul mengingatkan bahwa kunci keberhasilan implementasi tetap berada di tangan OPD sebagai pelaksana teknis.

Ia juga menyoroti pentingnya kualitas sumber daya manusia, termasuk melalui mekanisme open bidding untuk memastikan pejabat strategis memiliki kompetensi yang memadai.

“Ujiannya ada pada OPD, apakah mampu menindaklanjuti atau tidak. Jangan sampai alasan efisiensi justru menghambat penyelesaian persoalan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam kondisi apa pun, aparatur pemerintah dituntut menunjukkan profesionalisme dan kapasitas kepemimpinan dalam menyelesaikan berbagai persoalan daerah.

Fraksi PPP berharap seluruh rekomendasi DPRD dapat segera ditindaklanjuti secara konkret agar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Bondowoso.

Senada dengan itu, Juru Bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bondowoso, Tohari, menegaskan bahwa rekomendasi tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia menyebut, evaluasi yang dilakukan DPRD bersifat konstruktif dan solutif, serta tetap menjunjung objektivitas untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan.

“Evaluasi ini bersifat konstruktif, solutif, dan tetap menjunjung objektivitas untuk peningkatan kinerja ke depan,” ujarnya dalam forum paripurna.

Dalam catatan umum, DPRD menyoroti masih banyak program perangkat daerah yang dinilai hanya berorientasi pada penyerapan anggaran tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.

Bahkan, sejumlah program disebut stagnan dan cenderung mengulang pola lama dari tahun sebelumnya, tanpa inovasi yang berarti.

Selain itu, pengelolaan aset daerah juga menjadi perhatian serius. DPRD menilai pemanfaatan aset masih rendah dan belum berorientasi pada nilai guna, sehingga perlu percepatan penataan serta penghapusan aset yang tidak produktif.

Sorotan tajam juga diarahkan pada kondisi pedagang kecil yang semakin tertekan akibat maraknya pasar online dan ekspansi toko modern. DPRD meminta pemerintah daerah hadir dengan solusi konkret agar pelaku usaha kecil tetap mampu bersaing.

Dari sisi fiskal, DPRD menemukan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran. Bahkan, terdapat indikasi belanja yang melebihi target perencanaan, sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap sistem penganggaran daerah.

“Pemerintah harus lebih transparan dan realistis dalam menyusun APBD,” tegas Tohari.

Di sektor infrastruktur, DPRD menilai alokasi anggaran sebesar Rp76 miliar pada 2025 belum mampu menjawab kebutuhan riil perbaikan jalan, jembatan, dan jaringan irigasi.

Pemerintah daerah diminta segera menyusun peta jalan penanganan infrastruktur secara komprehensif agar pembangunan lebih terarah dan berkelanjutan.

Sementara itu, pada sektor perumahan dan permukiman, ditemukan adanya tumpang tindih kebijakan dalam penyediaan air bersih serta sejumlah aset terbengkalai akibat lemahnya pengelolaan.

Di bidang lingkungan hidup, DPRD menyoroti minimnya ruang terbuka hijau yang baru mencapai 19 persen, jauh dari target minimal 30 persen. Sistem pengelolaan sampah juga didorong untuk beralih dari metode open dumping menuju sanitary landfill.

Pada sektor pariwisata, realisasi pendapatan daerah dinilai masih di bawah target. DPRD meminta peningkatan kualitas destinasi, penguatan branding digital, serta pengembangan paket wisata unggulan berbasis kawasan Ijen.

DPRD juga memberikan apresiasi kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) atas capaian kinerja makro pembangunan. Namun, penguatan riset dan inovasi daerah dinilai tetap diperlukan sebagai strategi pembangunan jangka panjang.

Di sektor perhubungan, peningkatan sarana dan prasarana transportasi menjadi prioritas, termasuk dorongan reaktivasi jalur kereta api lintas Jember–Bondowoso–Situbondo guna memperkuat konektivitas wilayah.

Tak hanya itu, sektor pendidikan, kesehatan, sosial, hingga kepegawaian juga menjadi perhatian. DPRD mendorong percepatan pengisian jabatan kosong serta peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.

Menutup penyampaiannya, DPRD berharap seluruh rekomendasi tersebut dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

“Rekomendasi ini diharapkan memberi manfaat nyata bagi masyarakat dan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan,” pungkas Tohari.