Kartu Disabilitas Belum Beri Harapan, Difabel Bangkalan Kecewa Berat

KABAR RAKAYAT,BANGKALAN– Harapan penyandang disabilitas di Kabupaten Bangkalan untuk mendapatkan bantuan sosial dan fasilitas pendukung dari pemerintah tampaknya masih jauh dari kenyataan. Terlebih masyarakat difabel hingga saat ini masih belum memiliki Kartu Penyandang Disabilitas (KPD), dan manfaat nyata dari kartu tersebut tentu belum sepenuhnya dirasakan.

Kartu yang seharusnya menjadi simbol perhatian pemerintah terhadap kaum difabel itu justru belum memberikan dampak signifikan bagi kehidupan mereka.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bangkalan, Wibagio Suharta, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa keterlambatan pemberian bantuan disebabkan oleh mekanisme administrasi antara pemerintah daerah dan Kementerian Sosial (Kemensos). Hingga saat ini tercatat ada sekitar 1.600 warga difabel di Kabupaten Bangkalan.

“Saat ini Kemensos RI mengharapkan Dinas Sosial Bangkalan mengirimkan datanya dan selanjutnya kita akan padankan dengan DTSEN (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional),” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Wibagio menambahkan, sejak tahun 2017 hingga kini, Kemensos belum kembali mengeluarkan Kartu Penyandang Disabilitas baru. “Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur baru satu kali mengeluarkan KPD, sekitar tahun 2017 atau 2018. Setelah itu, belum ada penerbitan lagi,” jelasnya.

Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) sendiri merupakan bentuk identifikasi resmi yang digunakan pemerintah untuk mempermudah proses pendataan dan penyaluran bantuan. Namun dalam praktiknya, tidak semua pemilik kartu bisa otomatis mendapatkan bantuan.

 “Bantuan disesuaikan dengan kriteria dalam DTSEN dan ketersediaan anggaran. Kami tetap berupaya agar seluruh penyandang disabilitas mendapat perhatian yang layak,” tambah Wibagio. Menurutnya, bantuan diberikan secara bertahap sesuai dengan hasil asesmen kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah.

 Meski begitu, Dinas Sosial Bangkalan terus melakukan koordinasi aktif dengan Kementerian Sosial agar bantuan pusat dapat menjangkau lebih banyak warga difabel di daerah. Upaya ini termasuk memperbarui data dan menyalurkan berbagai program pemberdayaan.

 “Kami tidak hanya fokus pada bantuan uang tunai, tetapi juga memberikan pelatihan keterampilan dan mempermudah akses layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas,” ujar Wibagio.

Di sisi lain, sejumlah aktivis sosial menilai pemerintah perlu memperbaiki sistem pendataan penyandang disabilitas. Mereka menilai masih banyak warga yang belum terdata, terutama di wilayah pelosok pedesaan.

 Hendrayanto, Ketua Himpunan Keluarga TNI AD (Hipakad) Bangkalan sekaligus relawan difabel, menegaskan pentingnya pendekatan langsung ke masyarakat bawah. “Banyak penyandang disabilitas di desa-desa terpencil yang belum terdata dengan baik. Pemerintah harus turun langsung agar tidak ada lagi yang terlewat,” katanya.

 Ia juga menyoroti masih minimnya sosialisasi tentang fungsi dan manfaat Kartu Penyandang Disabilitas. Banyak warga difabel tidak memahami prosedur pendaftaran maupun cara mengakses bantuan.

“Bukan sekadar kartu simbolik, pemerintah harus memastikan bahwa setiap penyandang disabilitas benar-benar merasakan manfaatnya,” tambah Hendrayanto.

Sejumlah warga difabel pun mulai pesimistis. Mereka mengaku sudah menunggu bertahun-tahun tanpa kejelasan kapan mendapatkan KPD dan bantuan akan turun. “Kami sudah lama menunggu adanya kartu, tapi belum dapat hingga saat ini” ujar Sadiman warga Pejagan salah satu penyandang disabilitas di Kecamatan Bangkalan.

Para aktivis berharap pemerintah daerah bisa mempercepat proses validasi data dan menyalurkan bantuan dengan lebih adil dan transparan. Menurut mereka, perhatian terhadap kelompok disabilitas seharusnya tidak hanya muncul saat momentum peringatan Hari Disabilitas Internasional.

Harapan itu pun masih menggantung. Bagi para penyandang disabilitas Bangkalan, Kartu Penyandang Disabilitas bukan hanya sekadar kartu identitas, tetapi simbol perjuangan agar mereka diakui, dihargai, dan mendapatkan hak yang sama seperti warga lainnya.