Menteri PKP Sidak BSPS Bangkalan, Tekankan Transparansi dan Tepat Sasaran

BANGKALAN - Kunjungan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, ke Kabupaten Bangkalan, Madura, Minggu (3/5/2026), menjadi sorotan publik. Kehadirannya dinilai bukan sekadar seremoni, melainkan bentuk pengawasan langsung terhadap pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang rawan penyimpangan.

Dalam peninjauan tersebut, Maruarar menegaskan bahwa program BSPS harus benar-benar menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan rumah layak huni. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tidak bermain-main dengan program yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

“Kami ingin memastikan bantuan ini benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Program BSPS harus tepat sasaran dan tepat pelaksanaan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan warga,” tegasnya.

Selain mengecek kondisi rumah penerima bantuan, Menteri juga berdialog langsung dengan masyarakat dan pendamping program. Ia meminta pemerintah daerah hingga pelaksana lapangan bekerja profesional serta mengutamakan kepentingan rakyat.

Respons positif datang dari masyarakat Bangkalan yang berharap program BSPS terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak warga. Program ini dinilai menjadi solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak huni.

BSPS sendiri merupakan program bantuan pemerintah pusat berbasis swadaya, yang tidak hanya memberikan material bangunan, tetapi juga pendampingan teknis agar pembangunan sesuai standar. Namun, program ini juga kerap disorot karena potensi penyimpangan di lapangan.

Peringatan keras datang dari Inspektur Jenderal Kementerian PKP, Dr. Heri Jerman, yang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Ia mengingatkan agar tidak ada lagi praktik korupsi seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

“Jangan sampai terulang kembali seperti kasus BSPS di Sumenep tahun 2024 dalam pemotongan dana bantuan dan markup bahan bangunan hingga merugikan negara sekitar Rp26,8 miliar. Di Bangkalan sendiri sekitar Rp13 miliar juga sudah ditangani KPK,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari DPR RI Komisi V Fraksi PKB Dapil Jatim XI (Madura), H. Syafiuddin. Ia mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang turun langsung ke daerah sebagai bentuk keseriusan dalam menekan angka kemiskinan melalui program bedah rumah.

“Saya mengapresiasi kinerja Menteri PKP yang turun langsung memastikan program ini tepat sasaran dan tepat pelaksanaan,” ujarnya.

Salah satu penerima manfaat, pasangan Moh. Nadin dan Sumilah, mengaku bersyukur atas bantuan yang diterima. Bagi mereka, kehadiran langsung menteri menjadi bukti perhatian pemerintah terhadap rakyat kecil.

“Terima kasih Pak Presiden Prabowo atas bantuannya dan Pak Menteri yang datang langsung ke rumah saya. Saya sangat senang,” ungkapnya haru.

Tahun ini, program BSPS di Bangkalan menyasar 573 unit rumah yang tersebar di 14 kecamatan dan 47 desa. Setiap penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp20 juta untuk perbaikan rumah.

Rinciannya meliputi Kecamatan Tanjungbumi 24 unit, Sepulu 25 unit, Klampis 26 unit, Bangkalan 11 unit, Kamal 57 unit, Labang 39 unit, Tragah 34 unit, Kwanyar 35 unit, Kokop 74 unit, Konang 49 unit, Blega 21 unit, Modung 29 unit, Galis 11 unit, dan Geger 138 unit.

Dengan pengawasan langsung dari pemerintah pusat, publik berharap program BSPS di Bangkalan tidak lagi menjadi ladang penyimpangan, melainkan benar-benar menjadi solusi nyata bagi masyarakat miskin dalam mendapatkan hunian layak.