Pemkab Bondowoso Genjot Fiber Optik, Jaringan Digital Diperluas
Pemkab Bondowoso mempercepat pembangunan jaringan fiber optik dan LAN untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik. Namun, ancaman putusnya kabel akibat pemangkasan pohon tanpa koordinasi menjadi tantangan serius yang berpotensi mengganggu layanan pemerintahan berbasis digital.
BONDOWOSO – Pemerintah Kabupaten Bondowoso terus menggeber transformasi digital dengan memperluas jaringan fiber optik dan Local Area Network (LAN) di berbagai fasilitas pelayanan publik. Namun di balik percepatan itu, muncul ancaman yang justru berasal dari persoalan sederhana: pemangkasan pohon tanpa koordinasi yang berulang kali menyebabkan kabel fiber optik putus.
Kondisi tersebut dinilai menjadi ironi di tengah besarnya anggaran yang digelontorkan pemerintah untuk membangun infrastruktur digital. Ketika jaringan terus diperluas, kerusakan akibat aktivitas nonteknis justru berpotensi melumpuhkan pelayanan publik yang kini bergantung pada koneksi internet.
Sekretaris Daerah Bondowoso, Fathur Rozi, menegaskan keberhasilan digitalisasi pemerintahan tidak cukup hanya membangun jaringan internet. Menurutnya, seluruh pihak harus memiliki kesadaran yang sama untuk menjaga infrastruktur yang telah dibangun menggunakan anggaran negara.
"Keberhasilan digitalisasi pemerintahan bergantung pada kualitas jaringan yang andal sekaligus kepedulian bersama dalam menjaga infrastruktur tersebut," tegas Fathur Rozi saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Jaringan Intra Pemerintah di Bondowoso, Kamis (18/6/2026).
Saat ini seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bondowoso telah terhubung dalam jaringan intra pemerintah. Konektivitas tersebut menjadi tulang punggung pelaksanaan pemerintahan berbasis digital.
Data Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat sebanyak 93 titik layanan pemerintah telah terkoneksi ke jaringan daerah. Sebanyak 91 titik menggunakan jaringan fiber optik yang dibangun secara mandiri, sedangkan dua titik lainnya memanfaatkan jaringan Metronet sebagai jalur cadangan.
Jaringan tersebut menopang hampir seluruh layanan digital pemerintah, mulai administrasi pemerintahan, layanan kesehatan di puskesmas, hingga berbagai pelayanan publik yang menuntut akses internet stabil dan berkecepatan tinggi.
Komitmen memperluas konektivitas tidak berhenti di situ. Pada 2026, Kominfo kembali menambah jaringan fiber optik di dua kecamatan serta dua puskesmas yang berada di wilayah Sukosari dan Sumberwringin.
Selain memperluas fiber optik, pemerintah daerah juga meningkatkan kualitas jaringan LAN di 65 lokasi strategis yang meliputi kantor OPD, kecamatan, puskesmas hingga kelurahan.
Peningkatan tersebut mencakup pemasangan kabel LAN baru sekaligus penambahan perangkat access point atau WiFi di ruang pelayanan, ruang kerja pegawai hingga ruang rapat agar aktivitas pemerintahan berjalan lebih efektif.
Untuk menopang kebutuhan layanan digital yang terus meningkat, Pemkab Bondowoso juga menyediakan kapasitas internet dedicated sebesar 1,5 Gigabit per detik (Gbps).
Bandwidth besar tersebut diharapkan mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan layanan pemerintahan digital yang terus berkembang seiring meningkatnya penggunaan aplikasi berbasis jaringan.
Saat ini jaringan fiber optik Kominfo telah menjangkau 35 kantor OPD, 22 kantor kecamatan, 24 puskesmas serta 10 kelurahan.
Sementara penguatan jaringan LAN diprioritaskan di 15 OPD, 18 kecamatan, 22 puskesmas dan 10 kelurahan dengan total 65 lokasi yang menjadi sasaran peningkatan kualitas jaringan.
Meski infrastruktur digital terus diperluas, Fathur Rozi mengingatkan bahwa ancaman terbesar justru datang dari faktor nonteknis yang selama ini sering diabaikan.
Ia mengungkapkan, kerusakan kabel fiber optik paling banyak dipicu aktivitas pemotongan ranting maupun penebangan pohon di sepanjang jalan yang dilakukan tanpa koordinasi dengan tim teknis Kominfo.
Akibatnya, jaringan internet di sejumlah instansi pemerintah mendadak terputus. Gangguan tersebut bukan hanya menghambat pekerjaan aparatur sipil negara, tetapi juga memperlambat pelayanan masyarakat yang kini hampir seluruhnya berbasis digital.
Karena itu, seluruh instansi maupun pihak yang melakukan pemangkasan pohon diminta berkoordinasi terlebih dahulu dengan Dinas Kominfo apabila di lokasi pekerjaan terdapat jalur kabel fiber optik.
Langkah antisipasi tersebut dinilai penting agar proses pemeliharaan pohon tidak berubah menjadi penyebab lumpuhnya sistem pelayanan publik.
Fathur Rozi juga meminta seluruh perangkat daerah segera melaporkan apabila terjadi gangguan internet secara mendadak. Dengan laporan cepat, tim teknis dapat segera melakukan pengecekan fisik terhadap jaringan sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum gangguan meluas.
Menurutnya, transformasi digital tidak hanya berbicara soal pembangunan jaringan baru, tetapi juga bagaimana seluruh pihak memiliki rasa tanggung jawab menjaga infrastruktur yang sudah tersedia.
Sebab, sehebat apa pun pembangunan fiber optik dilakukan, pelayanan publik tetap berisiko terganggu apabila kesadaran menjaga jaringan tidak berjalan seiring dengan percepatan digitalisasi yang sedang dibangun pemerintah daerah.
What's Your Reaction?
