Fraksi Golkar Ingatkan Pemkab Bondowoso: Jangan Hanya Cepat, tapi Harus Tepat dalam Kebijakan P-APBD 2025

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso memberikan sejumlah catatan kritis terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025. Melalui juru bicara Lany Sonia Wulandari, Golkar mengingatkan Pemerintah Kabupaten Bondowoso agar setiap kebijakan yang diambil tidak hanya cepat, tetapi juga tepat dalam pelaksanaan teknis di lapangan.

Dalam pandangan Fraksi Golkar, capaian pembangunan yang telah dilakukan Bupati KH Abdul Hamid Wahid patut diapresiasi, terutama keberhasilan program Infrastruktur Tuntas (Rantas) serta peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp. 300,22 miliar menjadi Rp. 329,91 miliar. Namun, Fraksi Golkar menekankan bahwa pencapaian angka bukanlah satu-satunya ukuran.

“Kebijakan tidak cukup hanya diketahui masyarakat, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya. Kecepatan harus diimbangi kesigapan OPD agar program tidak berhenti pada seremoni,” tegas Lany, Minggu (28/9/2025).

Meski mengapresiasi berbagai program cepat yang digulirkan Pemkab, mulai dari pupuk gratis untuk petani tembakau, asuransi kesehatan buruh tani, hingga Klinik Pertanian, Fraksi Golkar melihat adanya celah besar pada sisi efektivitas. Menurutnya, program-program ini sering berjalan dalam tempo cepat, tetapi berisiko tidak tepat sasaran.

“Sektor pertanian, misalnya, dengan program Belati (Bantuan Alat Pertanian untuk Buruh Tani) dinilai masih perlu evaluasi serius. Jangan sampai alat diberikan, tetapi tidak digunakan secara optimal. Begitu pula pupuk gratis, harus tepat guna dan tepat waktu agar tidak menimbulkan masalah baru di kalangan petani,” ujarnya.

Demikian pula dengan Klinik Pertanian, meski dianggap inovatif, Fraksi Golkar menilai implementasi teknisnya belum merata. Dengan keterbatasan anggaran, pemerintah daerah diminta fokus pada penguatan klinik di Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) agar manfaatnya benar-benar nyata bagi petani.

Catatan tajam juga diberikan terkait persoalan sampah. Fraksi Golkar menilai belum ada strategi menyeluruh dalam pengelolaan sampah di Bondowoso.

“Jika tidak ditangani dengan serius, sampah akan menjadi bom waktu yang mencemari lingkungan. Pemkab harus berani mengembangkan model circular economy melalui bank sampah, TPS3R, hingga pemanfaatan TPA,” ungkap Lany.

Revitalisasi Alun-Alun Bondowoso pun menjadi sorotan. Meski mendukung rencana pembangunan jogging track, Golkar mengingatkan agar pemerintah tidak abai terhadap keberlangsungan ekonomi pedagang kaki lima (PKL).

“Pembangunan wajah kota tidak boleh mengorbankan kelompok kecil yang menggantungkan hidupnya di alun-alun. Pemerintah harus punya solusi produktif, bukan sekadar menggusur,” tambahnya.

Selain itu, Golkar juga menyoroti pentingnya deteksi dini terhadap program prioritas P-APBD 2025. Sinergitas antar OPD dianggap masih menjadi pekerjaan rumah besar. Tanpa koordinasi yang solid, visi-misi Bondowoso Berkah berisiko hanya berhenti pada slogan.

Di sektor kesehatan, Fraksi Golkar mendorong implementasi cepat Program Srikandi (Sinergi Rekrutmen Reaktivasi Peserta JKN). Program ini dinilai penting agar cakupan kepesertaan BPJS meningkat, akses layanan kesehatan meluas, dan masyarakat memiliki jaminan kesehatan berkelanjutan. Namun, Fraksi Golkar menegaskan program ini tidak boleh hanya berhenti pada tataran MoU, melainkan harus ada aksi nyata di lapangan.

Secara garis besar, Fraksi Golkar memberikan dukungan terhadap arah kebijakan perubahan APBD 2025. Namun, mereka mengingatkan Pemkab agar tidak terjebak dalam pencitraan pembangunan.

“Yang dibutuhkan rakyat bukan sekadar program cepat, tetapi program yang tepat, menyeluruh, dan berkelanjutan,” pungkas Lany Sonia Wulandari.