Gula Bondowoso - Situbondo Tak Laku, Komisi VI DPR RI Desak Pemerintah Segera Bertindak, Selamatkan Petani Tebu

KABAR RAKYAT,SITUBONDO– Anggota Komisi VI DPR RI, H.M. Nashim Khan, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang Pabrik Gula (PG) Prajekan, Situbondo, pada Minggu siang (10/8/2025). Sidak ini dilakukan usai dirinya menggelar audiensi dengan petani tebu dan masyarakat dari Bondowoso dan Situbondo.

Dalam kunjungan tersebut, Nashim menemukan kapasitas gudang gula di pabrik sudah penuh dan menyebabkan penumpukan stok. Kondisi ini, menurutnya, berdampak langsung terhadap arus keuangan petani.

"Sudah tadi kita kalkulasikan, tebu yang sudah digiling dan menjadi gula menumpuk di gudang. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah yang mengendap dan belum dibayarkan kepada petani," ujar Nashim.

Ia menambahkan, akibat lambatnya penyaluran gula ke pasar, sebagian petani terpaksa menjual aset hingga meminjam uang ke perbankan dengan bunga tinggi. Meski begitu, petani tetap berkomitmen menjual tebunya sesuai harga ketetapan pemerintah.

"Kita harapkan petani jangan sampai rugi. Mereka sudah patuh pada aturan, maka pemerintah juga harus hadir memastikan mereka terlindungi," tegas legislator asal Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Nashim mendesak Presiden RI, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, serta seluruh pemangku kepentingan di sektor pangan untuk segera menemukan solusi. Menurutnya, dana ratusan miliar yang tertahan merupakan masalah serius yang harus diselesaikan cepat.

"Formulanya harus segera ditemukan. Jangan biarkan uang petani mandek berbulan-bulan. Ini menyangkut hajat hidup banyak orang," ujarnya.

Politikus yang dikenal vokal ini optimistis Indonesia bisa mencapai kedaulatan pangan dan bahkan menjadi negara eksportir gula, asalkan permasalahan distribusi dan tata kelola segera dibenahi.

Berdasarkan data yang disampaikannya, stok gula yang mengendap di gudang mencapai 11.000 ton di PG Prajekan, 11.000 ton di PG Assembagus, 2.500 ton di PG Pandjie, dan 3.900 ton di PG Wringinanom. Total nilai gula tersebut diperkirakan sekitar Rp300 miliar.

Selain menyoroti pengendapan stok gula, Nashim juga menekankan pentingnya pengendalian gula rafinasi. Ia mengingatkan, gula jenis ini hanya diperuntukkan untuk industri, bukan untuk konsumsi masyarakat.

"Komisi VI berharap persoalan gula rafinasi ini masuk dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, dan seluruh pemangku kepentingan. Jika perlu, libatkan pengusaha untuk membahas regulasinya," katanya.

Menurutnya, penyaluran gula rafinasi yang tidak tepat sasaran bisa memicu persaingan tidak sehat dengan gula lokal, yang ujungnya merugikan petani tebu.

Untuk menyelesaikan persoalan ini, Nashim menekankan pentingnya sinergi dari pusat hingga daerah. Semua pihak, katanya, harus bergerak bersama.

"Satgas Pangan harus bekerja sama dari tingkat daerah hingga pusat, memantau dan menindak tegas setiap penyelewengan yang terjadi," tegasnya.

Nashim menutup kunjungannya dengan pesan agar masalah penumpukan stok gula tidak dibiarkan berlarut-larut. "Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita. Jangan biarkan mereka terpuruk hanya karena persoalan distribusi," pungkasnya.

Penulis: Khairul