PMII dan Aliansi Pemuda Sampang Tuntut Evaluasi Menyeluruh Program MBG Nasional

SAMPANG – Dua gelombang aksi unjuk rasa mewarnai halaman Kantor DPRD Kabupaten Sampang, Kamis (25/6/2026). Massa yang berasal dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Sampang sama-sama mendesak adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meski membawa tuntutan yang berbeda, kedua kelompok sepakat bahwa program strategis nasional tersebut harus dijalankan secara lebih baik agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Koordinator Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis, Abd Hamid, S.Pd., menegaskan pihaknya mendukung penuh keberlanjutan Program MBG karena dinilai memiliki manfaat besar bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, balita, lansia, hingga peserta didik di berbagai jenjang pendidikan.

Menurutnya, Program MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

"Program ini merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan asupan gizi yang baik, angka stunting dapat ditekan, prestasi pendidikan meningkat, dan kesehatan masyarakat semakin terjamin," ujar Abd Hamid.

Ia juga menilai keberadaan Program MBG memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah karena mampu memberdayakan sektor pangan lokal.

"Maka dari itu kami mendukung program pemerintah ini tetap berlanjut, karena secara tidak langsung juga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan sektor pangan daerah," tegasnya.

Sementara itu, Ketua PC PMII Kabupaten Sampang, Latifah, menyampaikan bahwa Program MBG merupakan program strategis nasional yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar sehingga harus dijalankan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.

PMII meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

"Kami meminta DPRD Kabupaten Sampang memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat agar melakukan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis," kata Latifah.

Menurutnya, evaluasi harus mencakup tata kelola program, mekanisme pengadaan, keamanan pangan, distribusi, pemanfaatan bahan pangan lokal, dampak ekonomi bagi masyarakat, hingga sinkronisasi kebijakan antarinstansi.

Latifah menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam implementasi Program MBG yang perlu segera dibenahi agar pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pemerintah.

"Besarnya anggaran yang dialokasikan negara harus mampu menjamin kualitas layanan yang diterima masyarakat. Program ini harus transparan, tepat sasaran, dan benar-benar memberikan manfaat nyata," tegasnya.

Selain mendesak evaluasi MBG, PMII juga meminta pemerintah melakukan moratorium terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) serta mendorong DPRD segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terbuka.

RDP tersebut diharapkan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaksana MBG, Satgas MBG, organisasi perangkat daerah, instansi vertikal hingga unsur masyarakat.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Mohammad Iqbal Fatoni, mengatakan DPRD pada prinsipnya menerima dan memahami substansi tuntutan yang disampaikan kedua kelompok massa.

"Pada dasarnya kami sepakat dengan apa yang disampaikan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis yang mendukung MBG dan juga tuntutan teman-teman PMII. Program MBG maupun KDKMP memang perlu dievaluasi agar pelaksanaannya semakin baik," ujar Iqbal Fatoni.

Ia memastikan DPRD Kabupaten Sampang akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat sesuai mekanisme yang berlaku serta mendorong pelaksanaan program pemerintah berjalan lebih efektif, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Penulis : Cak Jum Awas