SPPG Pujer Prioritaskan Warga Lokal dalam Rekrutmen Relawan Program MBG

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO - Kepala Satuan Pelaksana Program Gizi (SPPG) Pujer, Dila Maufilda, menegaskan bahwa proses perekrutan relawan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Pujer dilakukan dengan mengutamakan masyarakat lokal. Hal itu sesuai dengan arahan dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memberdayakan warga sekitar dapur produksi.

“Untuk relawan SPPG, syarat utama yang ditekankan BGN adalah domisili. Jadi yang diutamakan adalah warga yang tinggal di sekitar dapur produksi,” ujar Dila saat ditemui di dapur SPPG Pujer, Kamis (30/10/2025).

Ia menambahkan, meski prioritas utama diberikan kepada warga sekitar, pihaknya tetap membuka peluang bagi pelamar dari luar daerah dengan mempertimbangkan hasil seleksi dan kebutuhan tenaga kerja.

“Poin kedua adalah pengalaman kerja. Tapi kalau pun tidak punya pengalaman, masih ada kemungkinan diterima, tergantung dari hasil wawancara. Kami menilai juga dari gesture, tanggung jawab, dan kesiapannya dalam bekerja,” jelasnya.

Dalam perekrutan, Dila menegaskan bahwa pihaknya juga berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat untuk menjaga akurasi data dan ketertiban proses seleksi.

“Kami meminta rekomendasi dari pihak yang berwenang di wilayah, seperti Bhabinkamtibmas dan Babinsa, karena mereka paling tahu kondisi dan karakter warga di lingkungannya,” tuturnya.

Hingga saat ini, dapur SPPG Pujer memiliki tujuh tim kerja utama yang terlibat dalam proses operasional harian. Tim-tim tersebut meliputi: Tim persiapan sebanyak 9 orang, Tim pengolahan 10 orang, Tim pemorsian 9 orang, Tim pendistribusian 4 orang, Tim cuci ompreng 10 orang, Petugas kebersihan 2 orang, dan Petugas keamanan 2 orang.

“Setiap tim punya tanggung jawab masing-masing yang saling terhubung. Kami bekerja dengan sistem yang sudah terstandar agar proses penyediaan makanan berjalan efektif dan higienis,” kata Dila.

Lebih lanjut, Dila mengungkapkan bahwa sekitar 70 persen pegawai SPPG Pujer merupakan warga Desa Mangli, tempat dapur utama beroperasi. Sisanya berasal dari Desa dan Kecamatan sekitar, termasuk beberapa dari luar wilayah Pujer.

“Pegawai paling jauh itu dari Curahdami,” tambahnya.

Sementara itu, berdasarkan arahan dari BGN, minimal 30 persen tenaga kerja di SPPG harus berasal dari warga lokal, sedangkan sisanya boleh dari kecamatan lain. Ketentuan ini diterapkan agar pelaksanaan program tidak hanya fokus pada pelayanan gizi, tetapi juga berdampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

“Kami ingin program ini tidak hanya memberi manfaat gizi untuk anak-anak sekolah, tapi juga membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat di sekitar dapur. Jadi semua saling mendukung,” pungkas Dila.