SPPG Tumpeng Optimistis Segera Penuhi Standar SLHS dan IPAL, Suplai 24 Lembaga dengan 1.183 Siswa

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Tumpeng terus mematangkan seluruh persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan pangan dan kebersihan dapur.

Kepala SPPG Tumpeng, Amelia Putri A, menjelaskan bahwa proses pemenuhan SLHS dilakukan secara bertahap sesuai standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan Dinas Kesehatan.

“Dari SLHS itu ada banyak syarat, seperti tes air, cek usap alat, uji air, sampel makanan, sampai pemeriksaan IKL (kesehatan lingkungan). Kemarin, Selasa (27/1/2026), kami baru melaksanakan tahapan tersebut. Kalau semua sudah lolos, baru kami ajukan evaluasi,” jelas Amelia, Rabu (28/1/2026).

Ia menegaskan, sejak awal operasional, pihaknya memang langsung berupaya agar seluruh syarat SLHS dapat terpenuhi. Termasuk melakukan uji air berulang kali.

“Tes air ini sudah yang ketiga kalinya. Kalau belum lolos, kami perbaiki lagi. Sekarang dari sisi administrasi dan surat-surat sudah sekitar 80 persen, tinggal menunggu hasil uji laboratorium. Kalau hasilnya lolos, kami langsung ajukan pengesahan,” ujarnya.

Terkait pengelolaan limbah, Amelia memastikan SPPG Tumpeng telah memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) yang ditempatkan jauh dari sumber air bersih.

“IPAL ada di bagian selatan, sedangkan sumber mata air di utara. Sistem penyaringannya berlapis, mulai dari grease trap, penyaringan kasar, sampai penyaringan halus. Setelah itu baru keluar air yang sudah jauh lebih aman. Kami juga lakukan pengecekan seminggu sekali,” terangnya.

Dengan berbagai upaya tersebut, SPPG Tumpeng optimistis dalam waktu dekat dapat memenuhi seluruh standar BGN. Saat ini, SPPG Tumpeng menyuplai makanan ke 24 lembaga dengan total 1.183 siswa.

Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menyampaikan bahwa dari 43 dapur SPPG yang sudah operasional di Bondowoso, 15 dapur telah mengantongi SLHS, sementara sisanya seluruhnya sudah mendaftar dan dalam proses di Dinas Kesehatan.

“Saya bangga dengan Bondowoso. Dari 43 dapur yang sudah operasional, 15 sudah memiliki SLHS. Sisanya semuanya sudah mendaftar dan saat ini dalam proses di Dinas Kesehatan,” kata Nanik saat kegiatan sosialisasi, Senin (26/1/2026).

Ia menegaskan, SLHS merupakan sertifikat wajib sebagai indikator dapur telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Proses mendapatkannya pun tidak singkat.

“Mulai dari uji laboratorium, kursus penjamah makanan bagi relawan, sampai penyesuaian dapur sesuai juknis. Kalau dapur tidak sesuai, bisa dibongkar dan dibangun ulang,” jelasnya.

BGN juga memberikan batas waktu bagi dapur yang telah beroperasi namun belum mendaftar SLHS.

“Kalau sudah operasional tapi tidak mendaftar, diberi waktu satu bulan. Jika tetap tidak mendaftar, akan dilakukan penutupan sementara selama satu minggu sebagai bentuk sanksi dan pembinaan,” tegas Nanik.

Terkait limbah, ia menegaskan setiap dapur wajib memiliki IPAL.

“Kalau tidak punya IPAL, kita tutup. Tidak mungkin lolos SLHS tanpa IPAL,” pungkasnya.