Aktivis Perempuan Tagih Janji RANTAS, Infrastruktur Bondowoso Ambruk Dikepung Bencana

KABAR RAKYAT,BONDOWOSO – Kabupaten Bondowoso yang lama dikenal sebagai “Surga Kopi” Jawa Timur kini menghadapi ironi. Lanskap pegunungan yang megah dan komoditas kopi unggulan tak lagi cukup menenangkan warga saat mendung menggantung. Hujan yang seharusnya menjadi berkah berubah menjadi ancaman banjir dan longsor yang berulang.

Maimuna anggota bidang Advokasi Kopri PKC PMII Jawa Timur, menilai menyalahkan curah hujan sebagai biang kerok utama adalah sikap naif.

Menurut aktivis perempuan kelahiran Bondowoso ini, bahwa bencana yang terus berulang mencerminkan ketidaksiapan, bahkan ketiadaan infrastruktur yang layak dan terawat.

 “Ini bukan semata faktor alam. Ada problem serius pada tata kelola dan prioritas pembangunan,” tegasnya, Rabu (4/3/3036).

Masalah krusial yang luput dari perhatian adalah lemahnya sistem drainase. Hanya dalam waktu 30 menit hujan deras, pusat ekonomi kota bisa berubah menjadi genangan luas. Saluran air tersumbat akibat buruknya pengelolaan sampah dan minimnya fasilitas pembuangan, baik di desa maupun jantung kota.

Kondisi itu diperparah rendahnya edukasi publik serta lemahnya ketegasan elite pejabat dalam merawat fasilitas umum. Siklus kerusakan pun terus berulang: jalan berlubang, ditambal seadanya, diterjang banjir, lalu rusak kembali. Situasi ini menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bondowoso mencatat total panjang jalan mencapai 1.382,416 kilometer. Namun, hanya 19,22 persen yang berkategori baik, 45,03 persen sedang, 1,63 persen rusak, dan 34,12 persen rusak berat. Angka tersebut menunjukkan lebih dari separuh jalan berada dalam kondisi tidak ideal.

Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2025, sekitar 30,7 persen wilayah Bondowoso merupakan dataran rendah. Artinya, pusat kota menjadi bak penampung alami air. Tanpa sistem drainase yang mampu mengimbangi debit air dari hulu, banjir menjadi keniscayaan setiap musim hujan.

Topografi pegunungan menuntut pertahanan infrastruktur ekstra kuat. Namun fakta di lapangan justru sebaliknya. Ambrolnya jembatan penghubung Bondowoso–Jember menjadi simbol rapuhnya komitmen kebijakan. Putusnya akses tersebut berdampak langsung pada ekonomi warga, mobilitas guru, hingga aktivitas siswa.

Data LPPD 2025 juga mencatat sedikitnya 35 sungai mengaliri wilayah ini, di antaranya Sungai Deluang, Sampeyan Baru, Mrawan, Tlaga, dan Wonoboyo. Dengan kondisi tersebut, semestinya strategi mitigasi banjir dan penguatan infrastruktur menjadi prioritas mutlak. Namun realisasi di lapangan dinilai masih minim.

Beberapa titik persoalan dinilai mendesak: banyaknya lubang di jalan protokol pusat kota, jembatan penghubung Desa Jumpong dan Tangsil yang belum tersentuh perbaikan, serta meluapnya Bendungan Sampean Baru yang merendam permukiman warga. Semua itu menunjukkan lemahnya antisipasi.

Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bondowoso mencatat awal 2026 diwarnai ratusan rumah terdampak bencana. Februari 2026 menjadi puncaknya, dengan banjir merendam Desa Cermee, Solor (Sulin Kulon), Ramban Wetan, dan Grujugan. Sebelumnya, Desember 2025, 82 rumah di Desa Poncogati rusak akibat angin kencang. Longsor dan banjir bandang juga menerjang 15 desa, termasuk amblesnya Jembatan Nangkaan serta longsor di wilayah Ijen, Tegalampel, dan Binakal.

Menurut Maimunah, persoalan ini bukan semata soal keterbatasan anggaran, melainkan kualitas pembangunan dan rendahnya standar pemeliharaan. Ia menyoroti fakta bahwa sejumlah jembatan yang ambruk sebelumnya sudah menunjukkan retakan.

 “Mengapa menunggu rusak total baru diperbaiki? Di mana fungsi pengawasan dan audit?” ujarnya.

Dia juga menyinggung misi pemerintahan baru di bawah Bupati Abdul Hamid Wahid yang berkomitmen membangun tata kelola cepat tanggap, efektif, dan efisien. Namun, menurutnya, realita di lapangan belum mencerminkan visi tersebut. Masyarakat mempertanyakan alokasi pemeliharaan jalan dan jembatan yang setiap musim hujan kembali rusak.

Pemkab Bondowoso sendiri menggulirkan program RANTAS (Infrastruktur Jalan Tuntas) dengan target pembangunan 25 kilometer jalan pada 2026. Komitmen itu ditegaskan kembali oleh Bupati Abdul Hamid Wahid di tengah keterbatasan fiskal daerah. Namun bagi warga, janji harus dibuktikan melalui percepatan realisasi, bukan sekadar narasi atau seremoni.

Maimunah menegaskan, Bondowoso membutuhkan langkah konkret: audit menyeluruh proyek infrastruktur yang cepat rusak, normalisasi drainase dan sungai sebelum puncak musim hujan, serta pembangunan jembatan dengan konstruksi beton pracetak yang tahan gerusan air.

“Rakyat tidak butuh retorika. Yang dibutuhkan adalah bukti nyata,” pungkasnya.