Anggaran Minim, DPRD Jatim Soroti Ketimpangan Infrastruktur Bangkalan

KABAR RAKYAT,BANGKALAN – Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Bangkalan kembali menjadi sorotan. Sejumlah kalangan menilai peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mendorong percepatan pembangunan di wilayah ujung barat Pulau Madura itu masih belum optimal. Padahal, masyarakat Bangkalan rutin menyumbang pendapatan daerah melalui berbagai jenis pajak yang masuk ke kas provinsi.

Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Timur, terdapat enam jenis pajak utama yang menjadi sumber pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2024. Pajak tersebut meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP), Pajak Rokok, serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dengan tarif 25 persen dari pajak terutang. Seluruh penerimaan itu digunakan untuk mendanai pembangunan di wilayah Jawa Timur.

Anggota DPRD Jawa Timur dari Partai NasDem, Mohammad Nasih Aschal, membenarkan kondisi tersebut. Ia menyampaikan hal itu usai menggelar reses kedua di Kamal, Bangkalan, Jumat (13/2/2026). Menurutnya, terdapat sejumlah keterbatasan dalam mengintervensi kebijakan gubernur, terutama pada sektor yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten.

“Ini menjadi keprihatinan bagi saya selaku perwakilan dari dapil Madura. Porsi anggaran infrastruktur jalan di Kabupaten Bangkalan masih tidak terlalu banyak. Hanya ada beberapa titik yang mendapat bantuan dan itu pun bukan jalan penghubung utama aktivitas masyarakat,” ujarnya.

Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan hanya menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Provinsi Jawa Timur, tetapi juga Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Namun demikian, ia menilai perlu ada keberpihakan yang lebih proporsional dari tingkat provinsi.

“Anggaran untuk infrastruktur di Bangkalan hingga saat ini masih terbilang sangat minim, meskipun secara angka saya belum mengetahui secara detail,” kata pria yang akrab disapa Ra Nasih itu.

Saat ini, lanjut dia, tengah diusulkan peningkatan status jalan dari akses Universitas Trunojoyo Madura (UTM) menuju Jembatan Suramadu agar menjadi jalan provinsi. Selama ini, menurutnya, porsi anggaran yang diterima Bangkalan relatif kecil. Pada 2025 misalnya, Bangkalan disebut hanya memperoleh sekitar Rp5 hingga Rp7 miliar untuk infrastruktur.

“Seharusnya apa yang didapat masyarakat Bangkalan sebanding dengan apa yang diterima Jawa Timur dan apa yang diberikan kembali untuk kabupaten,” tegasnya.

Di lapangan, sejumlah ruas jalan penghubung antar kecamatan dilaporkan masih dalam kondisi kurang memadai. Tak hanya itu, peningkatan sarana ekonomi seperti pasar tradisional, pelabuhan rakyat, hingga infrastruktur pertanian juga dinilai berjalan lambat. Padahal, Bangkalan memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Madura melalui Jembatan Suramadu.

Kolaborasi lintas pemerintahan dinilai menjadi kunci percepatan pembangunan. Dengan perencanaan terpadu dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, pembangunan infrastruktur Bangkalan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Hingga kini, masyarakat masih menunggu langkah konkret Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menunjukkan komitmen lebih kuat dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Bangkalan.

Penulis : Luhur Utomo