Bupati Bondowoso: Open Bidding Sedang Dikaji, Fokus pada Profesionalisme dan Efisiensi Anggaran
“Kita sedang melakukan pengkajian. Pada prinsipnya, kita ingin menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Nanti mungkin juga akan ada uji kompetensi untuk mengetahui lebih dalam potensi SDM yang dimiliki Bondowoso,” jelas Bupati.
BONDOWOSO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso tengah melakukan pengkajian mendalam terkait mekanisme open bidding atau lelang jabatan untuk mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Hal ini disampaikan langsung oleh Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, usai menghadiri peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Bondowoso.
Menurut Bupati, pelaksanaan open bidding ini akan mengedepankan prinsip profesionalisme, dengan menempatkan sumber daya manusia yang tepat di posisi yang sesuai. Ia juga menyampaikan bahwa untuk memastikan kualitas para calon pejabat, Pemkab berencana melakukan uji kompetensi.
“Kita sedang melakukan pengkajian. Pada prinsipnya, kita ingin menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Nanti mungkin juga akan ada uji kompetensi untuk mengetahui lebih dalam potensi SDM yang dimiliki Bondowoso,” jelas Bupati, Selasa (27/7/2025).
Terkait kesiapan anggaran, Bupati menegaskan bahwa pihaknya tengah memetakan kebutuhan serta kemampuan keuangan daerah. Mengingat pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran, maka pelaksanaan open bidding akan disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah, baik dilakukan secara serentak maupun bertahap.
“Kita sedang memetakan itu juga. Sekarang ini kan masa efisiensi. Apakah open bidding akan dilakukan serentak atau bertahap, itu tergantung dari kemampuan anggaran dan program yang tersedia,” tambahnya.
Senada dengan Bupati, Ketua DPRD Bondowoso sekaligus Ketua DPC PKB, H. Ahmad Dhafir, turut menegaskan dukungannya terhadap langkah Pemkab dalam reformasi birokrasi ini. Ia menilai bahwa penempatan pejabat di lingkungan OPD harus mempertimbangkan profesionalisme, integritas, dan rekam jejak yang jelas.
“Seperti yang disampaikan Pak Bupati sudah sangat jelas, bahkan Sekda juga menegaskan tidak ada jual beli jabatan. Semua disesuaikan dengan kepemimpinan, kemampuan, dan rekam jejak. Profesionalisme menjadi hal yang utama,” tegas Ahmad Dhafir.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa PKB sebagai partai pengusung Bupati akan terus memberikan dukungan penuh terhadap setiap keputusan strategis yang diambil, selama itu demi kemajuan pemerintahan daerah.
“Prinsipnya, apa yang diputuskan Bupati akan didukung oleh PKB, karena kami percaya itu sudah melalui kajian yang matang. Pimpinan OPD itu nantinya akan bekerja membantu Bupati, maka harus sejalan dengan visi dan misi beliau,” ungkapnya.
Dalam konteks fungsi pengawasan, Ahmad Dhafir menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, PKB sebagai bagian dari DPRD akan terus berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah.
“DPRD bersama kepala daerah adalah penyelenggara pemerintahan. Maka PKB sebagai mitra sejati, akan terus mengawal, bertanggung jawab, dan memastikan seluruh kebijakan Bupati berjalan sesuai visi misinya,” pungkasnya.
What's Your Reaction?
