PDAM Terancam Tak Dapat Tambahan Anggaran, Fraksi PPP: Jika Terus Rugi, Buat Apa?

BONDOWOSO- Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bondowoso secara tegas mempertanyakan kelayakan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Bondowoso dan mengancam akan menolak pemberian tambahan anggaran, jika tidak ada perbaikan nyata.

Pernyataan tegas itu disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso pada Jumat pagi (13/6/2025), dengan agenda Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda RPJMD 2025–2029 dan Pertanggungjawaban APBD 2024.

Juru Bicara Fraksi PPP, Syamsul Hadi, menyampaikan bahwa kinerja PDAM selama ini dinilai masih di bawah standar pelayanan publik, dengan banyaknya keluhan masyarakat terkait pasokan air bersih.

“Pelayanan PDAM masih rendah. Masyarakat sering mengeluhkan minimnya suplai air. Ini jelas menunjukkan lemahnya manajemen pelayanan,” ujarnya.

Tidak hanya soal pelayanan, Fraksi PPP juga menyoroti kerugian yang dialami unit usaha air kemasan milik PDAM, yakni Ijen Water. Menurut mereka, seharusnya usaha air mineral memiliki potensi pasar yang kuat dan bisa menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru merugi.

“Tidak masuk akal jika usaha air kemasan malah merugi terus. Kami minta penjelasan rinci terkait produksi harian, bulanan, tahunan, hingga margin keuntungannya,” tegas Syamsul Hadi.

Fraksi PPP menyatakan keprihatinannya atas tidak adanya transparansi dalam laporan harga pokok produksi (HPP) Ijen Water dan mendesak dilakukan audit menyeluruh, baik secara internal maupun eksternal.

“Kami mendesak audit total PDAM. Kalau memang terus rugi, buat apa ditambah-tambahi anggaran? Jangan sampai ini jadi kebocoran PAD yang terus berulang,” imbuhnya.

Mereka juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen PDAM, termasuk kemungkinan restrukturisasi usaha dan perbaikan strategi operasional agar perusahaan daerah tersebut bisa kembali sehat secara finansial.

Rapat paripurna tersebut juga membahas berbagai isu strategis lainnya, mulai dari penguatan sektor pertanian, penataan aset daerah, hingga evaluasi pelaksanaan anggaran tahun sebelumnya.