Pemkab Solok Tegas Bantah Isu Jual Beli Jabatan, Sebut Fitnah Anonim di Medsos

SOLOK– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menegaskan bahwa isu jual beli jabatan yang beredar di media sosial sama sekali tidak benar. Pemkab menilai kabar tersebut hanya fitnah yang sengaja disebarkan pihak tak bertanggung jawab.

Sekretaris Daerah (Sekda) Solok, Medison, mewakili Bupati, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah melakukan praktik jual beli jabatan. Menurutnya, informasi yang diposting di media sosial melalui akun anonim hanyalah upaya untuk menciptakan kegaduhan.

Medison meminta masyarakat agar tidak mudah percaya dengan unggahan yang tidak jelas sumbernya. Ia menegaskan, kabar tersebut sengaja dibuat untuk merusak citra pemerintah daerah dan memecah belah masyarakat Solok.

“Unggahan itu murni fitnah. Jangan percaya informasi yang tidak jelas sumbernya. Itu hanya dibuat untuk merusak nama baik,” tegas Medison, Kamis (25/9/2025).

Ia menjelaskan, selama ini Pemkab Solok berkomitmen menjaga transparansi dalam setiap proses mutasi maupun pengisian jabatan. Semua tahapan dijalankan berdasarkan aturan yang berlaku.

Menurut Medison, tudingan adanya praktik jual beli jabatan jelas tidak berdasar. Bahkan, pihaknya memastikan bahwa setiap pejabat yang dilantik telah melalui mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan.

“Saya tegaskan kembali, tidak ada jual beli jabatan di Kabupaten Solok. Semua proses dilakukan sesuai aturan. Masyarakat jangan sampai termakan isu yang menyesatkan,” ujarnya.

Medison juga mengajak publik lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar, terutama di media sosial. Ia berharap masyarakat tidak mudah terpancing oleh isu liar yang belum terverifikasi kebenarannya.

Seperti diketahui, jagat media sosial Solok mendadak ramai setelah sebuah unggahan anonim muncul di grup Facebook bernama Silaturahmi Solok pada 24 September 2025.

Unggahan tersebut menyebut sejumlah nama pejabat dan tokoh lokal yang dituding terlibat dalam praktik jual beli jabatan. Narasi itu bahkan menyinggung “ampau” sebagai syarat untuk mendapatkan posisi strategis di Pemkab Solok.

Dalam unggahan tersebut, nama-nama yang disebut antara lain H. Kirun, Kurniati Tipasatrio, Medison M.Si, hingga Apolai Candra. Konten itu langsung viral dan menjadi bahan perbincangan warganet.

Sejumlah pengguna Facebook ramai-ramai membagikan tangkapan layar unggahan tersebut, disertai komentar pedas. Berbagai spekulasi pun bermunculan di kalangan masyarakat.

Pertanyaan publik pun mengemuka: benarkah jabatan di Kabupaten Solok bisa diperoleh dengan “ampau”? Namun, Pemkab Solok dengan tegas membantah tuduhan itu sebagai fitnah belaka.

Dengan penegasan ini, Pemkab Solok berharap masyarakat tidak lagi terprovokasi isu yang tidak berdasar. Pemerintah menekankan bahwa transparansi dan integritas tetap menjadi prinsip utama dalam pengelolaan birokrasi.

---------------------

Penulis: Dion