Permudah Koordinasi, DPRD Minta Kacabdin Pendidikan Jatim Wilayah Banyuwangi Diisi Pejabat Lokal

KABAR RAKYAT, BANYUWANGI - Mempermudah koordinasi dan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan Pendidikan jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Banyuwangi.

DPRD Banyuwangi melalui Komisi IV meminta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa mengisi kekosongan jabatan Kepala Dinas Pendidikan Jatim Wilayah Banyuwangi oleh ASN atau pejabat local.

Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo, usai memimpin rapat dengar pendapat bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Banyuwangi di ruang rapat Komisi IV DPRD Banyuwangi, Sabtu (4/07) kemarin.

Permintaan ini mencuat bukan tanpa alasan, dari catatan dewan saat menjalankan fungsi pengawasan. Dalam beberapa agenda rapat dengar pendapat, Kacabdin Pendidikan Wilayah Banyuwangi tidak pernah hadir secara langsung dan lebih sering diwakili oleh staf.

Kondisi tersebut, membuat proses komunikasi dan pengambilan keputusan menjadi kurang optimal. Padahal, berbagai persoalan pendidikan membutuhkan respons cepat dan koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan di daerah.

Patemo menyampaikan, bahwa pihaknya juga telah melakukan konsultasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Langkah itu ditempuh mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan jenjang SMA dan SMK berada di bawah pemerintah provinsi.

"Ketika bicara soal teritorial, wilayah ini adalah Banyuwangi, sehingga kami tahu persis kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat kami," ujar Patemo saat dikonfirmasi, Senin (06/07/2026).

Dia berharap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat memberikan kepercayaan kepada sumber daya manusia asal Banyuwangi untuk mengemban jabatan Kacabdin Pendidikan Banyuwangi.

"Bagaimana, Ibu Gubernur memberikan kepercayaan pada masyarakat atau guru dari setingkat jabatan kacabdin Pendidikan yang ada di wilayah Banyuwangi adalah orang Banyuwangi," ungkap Patemo.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai keberadaan Kacabdin Pendidikan yang berasal dari Banyuwangi akan membawa sejumlah keuntungan. Salah satunya adalah mempercepat komunikasi dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah Daerah, DPRD, sekolah, maupun masyarakat.

"Komunikasi dan koordinasi kita ini jauh lebih cepat," cetusnya.

Selain itu, figur lokal dinilai lebih memahami karakteristik wilayah, budaya masyarakat, hingga tantangan pendidikan yang dihadapi setiap kecamatan. Dengan demikian, berbagai permasalahan yang muncul dapat ditangani lebih cepat.

"Yang pasti dia lebih merespon dan tahu peta wilayah hingga psikologis kondisi masyarakat dimana SMA dan SMK di Banyuwangi," kata Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Patemo.***