Usai Kasus Keracunan di Agam, MBG Payakumbuh Diterpa Isu Ulat di Makanan

PAYAKUMBUH— Dugaan temuan ulat dalam menu Makanan Bergizi Gratis (MBG) di SMKN 3 Payakumbuh pada Senin (29/9/2025) masih menyisakan tanda tanya besar. Kasus ini bukan sekadar soal kebersihan makanan, tetapi juga menyinggung aspek akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan program publik di lingkungan pendidikan.

Peristiwa bermula ketika seorang siswa menemukan ulat kecil di antara lauk MBG yang baru dibagikan di kantin sekolah. Meski tidak menimbulkan korban, kabar itu cepat menyebar dan menimbulkan keresahan di kalangan siswa serta orang tua.

Menariknya, insiden ini terjadi hanya sehari setelah kasus keracunan massal di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, yang juga diduga berasal dari menu MBG. Dua kasus berdekatan tersebut memantik pertanyaan publik: seberapa aman sebenarnya pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis di Sumatera Barat?

Pada Minggu (5/10/2025), wartawan mencoba mengonfirmasi kabar ini kepada Kepala Bidang SMK Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Suyanto, yang juga menjabat sebagai Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Sumbar. Melalui sambungan telepon, ia menyebut belum bisa memberikan tanggapan resmi.

“Kami belum bisa menindaklanjuti sebelum ada laporan tertulis dari kepala sekolah. Nanti akan kami pelajari dulu,” ujarnya singkat.

Sehari kemudian, Senin (6/10/2025), wartawan mendatangi SMKN 3 Payakumbuh untuk meminta keterangan langsung kepada pihak sekolah, komite, dan mitra penyedia MBG. Namun tanggapan yang diterima justru lebih menenangkan publik ketimbang menindaklanjuti persoalan secara substantif.

Kepala SMKN 3 Payakumbuh, Wismarni, menilai peristiwa itu tidak perlu dibesar-besarkan. “Ini cuma hal kecil. Kami sudah mengingatkan guru agar tidak membuat suasana gaduh. Yang penting anak-anak tetap dapat makan bergizi,” ujarnya.

Komite Sekolah menyampaikan nada serupa. “Itu hal biasa. Namanya juga makanan dalam jumlah besar, kadang ada yang terlewat. Jangan sampai memperkeruh suasana,” katanya.

Sementara itu, salah satu mitra penyedia MBG mengklaim bahwa masalah sudah diselesaikan. “Sudah klir. Kami sudah koordinasi dengan Polres, tidak ada masalah lagi,” ucapnya tanpa memberikan penjelasan rinci.

Namun pernyataan “sudah klir” itu justru memunculkan pertanyaan baru. Koordinasi dengan kepolisian bukanlah jaminan telah dilakukan evaluasi mutu makanan, uji laboratorium, atau peninjauan ulang mekanisme penyimpanan bahan pangan. Publik menilai, kasus ini lebih terlihat seperti diredam daripada diselesaikan.

Hingga berita ini diterbitkan, Dinas Pendidikan Sumatera Barat belum memberikan tanggapan lanjutan. Sikap “menunggu laporan” yang diambil instansi tersebut dinilai menunjukkan lambannya respons birokrasi terhadap potensi ancaman kesehatan di lingkungan sekolah.

Seorang akademisi pendidikan di Padang menilai, seharusnya ada langkah cepat untuk memastikan keamanan pangan di sekolah. “Jika benar ada temuan, mestinya segera diperiksa bahan makanan dan prosedur penyajiannya, bukan menunggu laporan yang bisa jadi tak pernah datang,” ujarnya menegaskan.

------------------------------------------------------

Penulis: Dion