Bondowoso Masih di Posisi Bawah, BI dan Diskominfo Fokus Tingkatkan Literasi dan Infrastruktur Digital

BONDOWOSO– Bank Indonesia (BI) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bondowoso berkomitmen meningkatkan literasi serta infrastruktur digital guna memperbaiki nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). 

Pasalnya, Bondowoso masih berada di posisi bawah dari lima kabupaten yang berada di bawah pengawasan BI Kantor Perwakilan Jember.

Mutiara Umami, perwakilan BI, menjelaskan bahwa pihaknya menekankan pada digitalisasi sistem pembayaran yang selaras dengan salah satu komponen penilaian IMDI, yakni tingkat literasi digital. 

"IMDI ini bukan hanya kinerjanya Diskominfo saja, tetapi juga seluruh stakeholder yang tergabung dalam pentahelix. Diperlukan koordinasi dan sinergi untuk meningkatkan literasi dan digitalisasi, termasuk dengan penyediaan infrastruktur yang memadai," ungkapnya, Rabu (30/7/2025).

Ia menambahkan, dalam dua kali proses penilaian yang dilakukan setiap tahun, Bondowoso selalu berada di posisi 4 atau 5. Selain literasi digital, realisasi pajak daerah secara non tunai juga memengaruhi penilaian.

"Kerja sama dengan BPD Bank Jatim sudah terealisasi. Salah satu poin penilaian adalah persentase realisasi pajak non tunai terhadap total pajak," imbuhnya.

Ke depan, BI berharap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dapat bersinergi untuk tidak hanya mendorong elektronisasi transaksi pemerintah daerah, tetapi juga meningkatkan nilai IMDI secara keseluruhan.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Bondowoso, Ghozal Rawan, menekankan pentingnya sinkronisasi program untuk meningkatkan ekosistem digital di Bondowoso. 

"Kita ingin ETPD dan tim selaras meningkatkan indeks yang ada. Infrastruktur digital, ekosistem, pekerjaan, dan pemberdayaan digital semuanya harus diperhatikan," tegasnya.

Ia memaparkan, Pemerintah Kabupaten Bondowoso telah membangun jaringan intra pemerintah sejak 2022 hingga 2025 dengan total 93 titik yang mencakup OPD, kecamatan, puskesmas, dan kelurahan. 

"Kalau layanan intranya terpenuhi, sekarang bagaimana outputnya bisa melayani publik. Itu yang harus kita tingkatkan," jelasnya.

Terkait posisi Bondowoso yang berada di urutan bawah, Ghozal Rawan menyebut hal tersebut bisa terjadi karena faktor survei. 

"Bisa saja ketika survei dilakukan, pedagang atau pelaku UMKM yang ditanya tidak memahami transaksi digital. Padahal kita punya kampung youtuber, pegiat media digital, hingga pelajaran digital marketing di sekolah dan politeknik," ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa upaya meningkatkan literasi digital bukan hanya sebatas pembayaran elektronik, tetapi juga pemahaman masyarakat dalam mengakses berbagai layanan digital, mulai dari tingkat desa hingga layanan kesehatan. 

"Jangan sampai masyarakat tidak tahu layanan ini ada. Jika mereka paham, mereka bisa memanfaatkan transaksi dan layanan digital dengan mudah," pungkasnya.