Cegah Batik Printing, Pengrajin Minta Perbup/Perda Wajibkan Batik Bondowoso

BONDOWOSO– Ketua Asosiasi Pengrajin Batik Bondowoso (APBB), Andriyanto, mendorong pemerintah daerah untuk segera menerbitkan regulasi berupa Peraturan Bupati (Perbup) atau Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan penggunaan batik khas Bondowoso di lingkungan instansi maupun sekolah.

Menurutnya, keberadaan regulasi tersebut sangat penting untuk melindungi para pengrajin batik lokal sekaligus menjaga perputaran ekonomi tetap berada di Bondowoso.

“Harapan kami dari dulu sampai sekarang yang belum terealisasi adalah adanya Perbup atau Perda yang mewajibkan instansi dan sekolah menggunakan batik Bondowoso. Selama ini, banyak yang justru memakai produk printing bermotif Bondowoso, padahal produksinya bukan di sini, melainkan di Solo atau Pekalongan,” ujarnya, Kamis (2/10/2025).

Ia menilai, keberadaan batik printing dengan motif Bondowoso sangat merugikan pengrajin lokal. Selain harganya jauh lebih murah, dari sisi estetika batik printing tidak bisa disamakan dengan batik tulis maupun cap, karena tidak menggunakan teknik malam panas.

“Kalau hanya printing, itu sebenarnya bukan batik. Jadi kami perlu payung hukum untuk melindungi karya para pembatik agar tidak tersingkir. Kalau ada aturan wajib pakai batik Bondowoso, tentu ekonomi lokal akan berputar di daerah, tidak keluar,” tegasnya.

Saat ini, kata Andriyanto, terdapat sekitar 16 pembatik aktif di Bondowoso. Meski jumlahnya terbatas, namun mereka terus berusaha berinovasi agar produk batik Bondowoso mampu bersaing di pasar nasional. Ijen Batik, salah satunya, sudah menembus distribusi rutin hingga Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan Jakarta.

“Alhamdulillah untuk pemasaran Ijen Batik sudah sampai ke berbagai daerah. Tapi secara umum, batik Bondowoso masih perlu dukungan, salah satunya lewat regulasi itu,” jelasnya.

Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah yang selama ini sudah cukup maksimal, baik melalui edukasi maupun bantuan peralatan dan bahan untuk pengrajin. 

Namun, keberadaan Perbup atau Perda dianggap lebih mendesak agar pengrajin memiliki perlindungan hukum sekaligus kepastian pasar.

“Kalau ada Perda, otomatis instansi, sekolah, bahkan masyarakat luas akan memakai batik Bondowoso. Itu akan menjadi kebanggaan sekaligus kekuatan ekonomi lokal,” pungkasnya.