Desa Sumbersalak Diguncang Dugaan Penyelewengan PKH, Puluhan Warga Miskin Tak Pernah Terima Bantuan Meski Dana Cair

BONDOWOSO– Masyarakat Desa Sumbersalak, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso, mendesak penegak hukum untuk segera mengusut dugaan penyelewengan dana Program Keluarga Harapan (PKH) yang belakangan mulai terkuak. 

Kasus ini menjadi sorotan publik usai puluhan warga mengaku tidak pernah menerima bantuan, meski nama mereka tercatat sebagai penerima resmi.

Dugaan manipulasi data dan penguasaan tidak sah atas buku rekening serta ATM oleh oknum tertentu mengindikasikan adanya praktik kecurangan sistematis dalam penyaluran bantuan sosial. Warga berharap Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak tegas.

Saniman (65), buruh serabutan, adalah salah satu korban. Ia baru menyadari ketidakberesan ini setelah diberitahu kerabat bahwa namanya aktif dalam sistem PKH, meski ia tidak pernah menerima bantuan.

“Saya heran, kok bisa uangnya cair tapi saya tidak pernah merasa memegang ATM atau menerima bantuan,” ujar Saniman, Jum'at (18/04/2025).

Hal serupa dialami Turni (70). Berdasarkan pengecekan oleh anaknya, Laili, ternyata rekening atas nama Turni justru tercatat atas nama pihak lain yang berasal dari luar daerah.

"Ketika saya cek ke bank, ternyata rekening atas nama ibu saya justru tercatat milik orang luar, bahkan disebut berasal dari Kota Cirebon. Padahal ibu saya tinggal di Sumbersalak," ungkap Laili kecewa.

Ia menduga kuat telah terjadi manipulasi data oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Saya kecewa dan sakit hati. Bagaimana mungkin orang miskin seperti ibu saya dirampas haknya oleh oknum yang tidak tahu malu,” ucapnya dengan nada geram.

Laili pun mendesak aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan dan mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan dana bantuan sosial ini.

Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso sebelumnya telah memfasilitasi klarifikasi di kantor desa. Namun, absennya sejumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam pemanggilan tersebut menimbulkan tanda tanya besar. Warga menduga ada intimidasi atau tekanan agar tidak membuka fakta sebenarnya.

Dari 124 KPM PKH di Desa Sumbersalak, sedikitnya 28 di antaranya diduga menjadi korban penyelewengan. Namun angka ini diperkirakan masih akan bertambah, mengingat potensi korban lain yang belum berani bersuara.

Masyarakat mendesak pemerintah daerah, inspektorat, dan aparat hukum untuk menyelidiki dugaan penyimpangan ini secara menyeluruh. Transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial dinilai mutlak diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin hak rakyat miskin tidak lagi disalahgunakan.