Kajari Bondowoso Tekankan Percepatan Proses Lelang Demi Perputaran Ekonomi Daerah
Dalam kesempatan tersebut, Dzakiyul Fikri juga mengingatkan agar tidak ada praktik gratifikasi atau kepentingan pribadi yang memengaruhi proses pengadaan. Ia menegaskan bahwa intervensi yang dapat merusak prosedur harus dihindari.
KABAR RAKYAT, BONDOWOSO- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso, Dzakiyul Fikri, menyoroti pentingnya percepatan proses lelang pengadaan barang dan jasa agar penyerapan anggaran lebih optimal.
Dzakiyul Fikri menegaskan, bahwa selama anggaran telah tersedia, proses lelang seharusnya tidak ditunda-tunda.
“Seyogyanya, untuk lelang itu sepanjang anggaran sudah ada kenapa harus berlama-lama waktu. Biar optimal, lakukan seketika begitu ada anggaran,” ujarnya, Selasa (09/12/2025).
Menurut Dzakiyul, proses lelang kerap menghadapi berbagai dinamika, mulai dari tidak adanya penawar, peserta tidak memenuhi persyaratan, hingga sanggahan yang berujung pada lelang ulang. Kondisi tersebut berpotensi membuat waktu habis dan anggaran tidak terserap maksimal.
Dia menekankan bahwa penyerapan anggaran yang cepat dapat berdampak langsung pada pergerakan ekonomi daerah. Jika pembayaran selesai di pertengahan tahun, maka sirkulasi uang akan membantu memulihkan dan menggerakkan sektor ekonomi, termasuk UMKM di Bondowoso.
“Kalau pembayaran selesai pertengahan tahun, ekonomi bergerak. Kalau akhir tahun, lapar-lapar banget kenyang-kenyang banget, itu tidak sehat,” tegasnya.
Terkait pelaksanaan lelang, Kajari juga menyinggung pentingnya memprioritaskan penyedia jasa lokal apabila nilai penawarannya sama.
Menurutnya, hal ini akan memberi dampak positif karena tenaga kerja dan kebutuhan proyek akan banyak melibatkan masyarakat Bondowoso.
“Kalau nilainya sama, memang lebih baik diprioritaskan yang memiliki kepentingan atau orang asli sini. Supaya tenaga kerja dari sini, ngambil dari sini. Program dari Bondowoso ya untuk kepentingan ekonomi Bondowoso,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Dzakiyul Fikri juga mengingatkan agar tidak ada praktik gratifikasi atau kepentingan pribadi yang memengaruhi proses pengadaan. Ia menegaskan bahwa intervensi yang dapat merusak prosedur harus dihindari.
“Janganlah ada kepentingan pribadi, mendorong siapa yang menang, yang tidak sesuai ketentuan. Itu justru merusak proses pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.
What's Your Reaction?
