Kejar Ketertinggalan Lewat Kolaborasi Pembangunan, Bondowoso Rencanakan Mou Gandeng Banyuwangi, Situbondo, dan Jember

BONDOWOSO– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso terus mencari terobosan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan mengusung strategi kolaboratif bersama daerah tetangga. Saat ini, Pemkab tengah merampungkan draf nota kesepahaman (MoU) kerja sama tiga kawasan dengan Kabupaten Jember, Situbondo, dan Banyuwangi.

Inisiatif ini dipandang sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan serta meningkatkan pelayanan publik, terutama di sektor ekonomi dan pariwisata. Sekretaris Daerah (Sekda) Bondowoso, Fathur Rozi, menyampaikan bahwa draf kerja sama tersebut hampir final.

“Detail drafnya sudah digodok dan saat ini berada di Kepala Bidang Pemerintahan. Targetnya jelas: percepatan pembangunan,” ujar Fathur, Sabtu (2/8/2025).

Fathur tidak menampik bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan besar. Untuk itu, Pemkab Bondowoso memilih jalur sinergi sebagai pendekatan utama. Banyuwangi, yang dikenal sukses mengelola sektor pariwisata dan pembangunan wilayah, dinilai dapat menjadi contoh dan mitra belajar yang ideal.

“Kita akui Banyuwangi jauh lebih maju. Maka dari itu kita harus banyak belajar dan menjalin kolaborasi. Tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Lebih dari sekadar kerja sama administratif, langkah ini diharapkan mampu membuka ruang pertukaran pengetahuan, integrasi infrastruktur, hingga penyelarasan kebijakan antardaerah. Pengembangan kawasan wisata seperti Kawah Ijen akan menjadi bagian penting dari agenda kolaboratif tersebut.

Selain Ijen, rencana jangka panjang Bondowoso mencakup konektivitas jalur wisata dengan Bromo dan bahkan Bali, sebagai upaya untuk memperkuat posisi kawasan tapal kuda sebagai destinasi unggulan nasional dan internasional.

Namun, Fathur menegaskan bahwa fokus awal tetap pada penguatan kerja sama regional yang terdekat secara geografis dan kultural, yaitu Jember, Situbondo, dan Banyuwangi.

“Ini bukan hanya soal infrastruktur. Ini soal bagaimana kita menumbuhkan budaya kolaborasi lintas batas administrasi. Kita harus bekerja bersama,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa keterlibatan semua pihak, mulai dari birokrasi, pelaku usaha, hingga masyarakat sipil, sangat penting untuk membangun ekosistem pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.

“Pembangunan tidak boleh lagi eksklusif atau sektoral. Kolaborasi harus menjadi budaya,” pungkas Fathur.