LPPD Jatim Perketat Tata Kelola Beasiswa, Perguruan Tinggi Wajib Laporkan Anggaran Secara Akurat

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO – Lembaga Pengembangan Pesantren dan Diniyah (LPPD) Jawa Timur menegaskan penguatan tata kelola dan akuntabilitas penyaluran beasiswa sebagai prioritas utama dalam program pendidikan tahun 2025.

Hal tersebut disampaikan Ketua LPPD Jawa Timur, Prof. Abdul Halim Soebahar dalam Bimtek Pengelolaan Dana Beasiswa S1, S2, S3 PTKI dan M1 Ma’had Aly di Bondowoso, Kamis (30/10/2025).

Menurut Prof. Halim, lembaga pendidikan penerima beasiswa wajib memiliki laporan keuangan dan akademik yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Penerima beasiswa harus berhati-hati. Laporan keuangan dan akademik harus akurat dan akuntabel,” tegasnya.

Untuk itu, LPPD menggandeng Inspektorat guna memberikan pembekalan terkait pelaporan dana publik kepada pimpinan perguruan tinggi mitra.

Program beasiswa LPPD sendiri dikenal membuka akses bagi mahasiswa dan santri, termasuk dari daerah, agar dapat bersaing di tingkat nasional dan internasional. 

Namun, Prof. Halim menekankan bahwa seleksi tetap ketat dengan prioritas integritas dan prestasi.

“Santri jika diberi peluang mampu bersaing. Selama ini kesempatannya yang kurang,” ujarnya.

Selain memastikan tata kelola berjalan tertib, LPPD juga menjaga kontinuitas pendanaan. Tahun depan, alokasi dana beasiswa diperkirakan tetap sama dengan tahun sebelumnya, yakni Rp 35 juta per penerima, dengan kenaikan jumlah mitra menjadi 64 perguruan tinggi.

Program ini telah mencatat capaian membanggakan. Peserta program S2 di Mesir menunjukkan kelulusan tinggi, mencapai 38 dari 40 peserta. Di Universitas Al-Azhar, 25 dari 30 peserta lulus, dan 16 di antaranya melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.

“Hasil ini menunjukkan potensi besar santri Jawa Timur,” kata Prof. Halim.

Melalui sistem seleksi bertahap dan pembinaan berkelanjutan, LPPD menargetkan terciptanya SDM unggul dan berdaya saing global untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.