Ribuan Warga Geruduk Pemkab Bangkalan, Desak Bupati Hentikan Nepotisme dan Benahi Sampah
Ribuan warga Bangkalan geruduk kantor Pemkab menuntut Bupati Lukman Hakim hentikan nepotisme, benahi sampah, dan kelola aset dengan transparan. Simak lengkap reaksinya.
BANGKALAN– Ribuan warga dari sepuluh kecamatan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangkalan (AMB) menggeruduk Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan pada Rabu, 10 September 2025.
Massa menuntut Bupati dan Wakil Bupati Bangkalan karena dinilai tidak profesional dalam menjalankan roda pemerintahan.
Setidaknya ada tiga tuntutan utama yang disuarakan: pengelolaan aset yang dianggap amburadul, persoalan sampah yang tak kunjung tertangani sejak lama, serta praktik nepotisme dalam pelaksanaan proyek Pemkab Bangkalan.
Ketua Pakis, Abdur Rahman Tohir, yang turut dalam aksi itu, mengatakan dirinya mengapresiasi gerakan masyarakat. Menurut dia, aksi ini menjadi bukti bahwa demokrasi masih berjalan di Bangkalan.
Rahman menegaskan, melalui gerakan tersebut, pemerintah Bangkalan tidak boleh tuli terhadap aspirasi rakyat. “Dengan adanya aksi ini, pemerintah Kabupaten Bangkalan harus mengevaluasi diri atas hal-hal yang disampaikan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, demo yang dipimpin Isro ini diharapkan mampu mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan koreksi diri. Persoalan sampah, mekanisme lelang proyek, hingga tata kelola pemerintahan harus ditegakkan secara adil dan transparan agar tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan kontraktor maupun pihak ketiga.
Rahman juga menyinggung dugaan nepotisme. Menurutnya, publik banyak mengetahui bahwa sejumlah proyek fisik Pemkab dikerjakan orang dekat Bupati Bangkalan. “Ke depan pelaksanaan kegiatan jangan berbau nepotisme, jangan ada manipulasi data terkait pemenang tender,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Bangkalan Lukman Hakim mengucapkan terima kasih atas kritik dan masukan dari warga. Ia berjanji akan membenahi berbagai kekurangan dalam masa kepemimpinannya.
“Ini menunjukkan check and balance berjalan. Kontrol masyarakat hidup. Kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bangkalan berterima kasih atas dukungan moral yang disampaikan. Kami berjanji memperbaiki dan membenahi kekurangan yang menjadi dasar tuntutan masyarakat,” kata Lukman.
Bupati Lukman mengaku terharu dengan kritik yang masuk. Ia bahkan menyampaikan permintaan maaf atas ketidakmaksimalan kinerja jajaran perangkat daerahnya. “Saya minta maaf jika ada kekurangan atau ketidakpuasan dari kinerja perangkat yang saya pimpin. Terima kasih atas kritik dan dukungan masyarakat,” ujarnya.
Menanggapi tudingan soal transparansi dan intervensi proyek, Lukman menjelaskan bahwa proses penganggaran telah dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Hasilnya, kata dia, sudah dipublikasikan secara normatif.
Menurut Lukman, mekanisme lelang juga dilakukan secara terbuka lewat sistem e-katalog. “Melalui e-katalog, kontraktor secara otomatis diundang. Itu bentuk transparansi, dan tidak ada intervensi oleh oknum mana pun dalam proses lelang,” jelasnya.
Ia menekankan, posisinya sebagai kepala daerah hanya berada pada tataran kebijakan makro. Urusan teknis pengadaan, kata Lukman, sepenuhnya menjadi ranah pemerintah dan pihak ketiga. “Saya pastikan transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga sesuai aturan dan regulasi yang berlaku,” tegasnya.
What's Your Reaction?
