15 dari 43 Dapur SPPG di Bondowoso Kantongi SLHS, Wakil Kepala BGN Tekankan Keamanan Pangan dan IPAL Wajib

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengapresiasi perkembangan program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bondowoso. Dari total 43 dapur SPPG yang sudah beroperasi, saat ini 15 dapur telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

“Saya bangga dengan Bondowoso. Dari 43 dapur yang sudah operasional, 15 sudah memiliki SLHS. Sisanya semuanya sudah mendaftar dan saat ini dalam proses di Dinas Kesehatan,” kata Nanik saat kegiatan sosialisasi, Senin (26/1/2026).

Ia menjelaskan, SLHS merupakan sertifikat wajib yang menjadi indikator bahwa dapur SPPG telah memenuhi standar higiene dan sanitasi. Sertifikat ini hanya bisa diperoleh melalui proses panjang, mulai dari uji laboratorium, kursus penjamah makanan bagi relawan, hingga penyesuaian dapur sesuai petunjuk teknis (juknis).

“Kalau dapur tidak sesuai juknis, bisa dibongkar dan dibangun ulang. Karena itu prosesnya memang tidak bisa cepat,” jelasnya.

BGN juga menegaskan adanya batas waktu bagi dapur yang beroperasi namun belum mendaftar SLHS. 

“Kalau sudah operasional tapi tidak mendaftar, diberi waktu satu bulan. Jika tetap tidak mendaftar, akan dilakukan penutupan sementara selama satu minggu sebagai bentuk sanksi dan pembinaan,” tegas Nanik.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan dua pesan penting kepada seluruh pengelola SPPG di Bondowoso. Pertama, keamanan pangan harus menjadi prioritas utama, dengan pengawasan ketat setiap malam oleh kepala SPPG dan keterlibatan langsung para mitra.

“Kedua, mitra juga harus punya kepedulian sosial. Misalnya membantu sekolah yang kekurangan WC atau bangunannya rusak. Harus ada tanggung jawab sosial,” ujarnya.

Terkait pengelolaan limbah, Nanik menegaskan bahwa setiap dapur SPPG wajib memiliki IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah). 

“Kalau tidak punya IPAL, kita tutup. Tidak mungkin lolos SLHS tanpa IPAL,” katanya.

Untuk penyajian menu, ia mengingatkan agar porsi dan kualitas tidak dikurangi. 

“Anggaran untuk siswa kelas 3 ke atas Rp10.000 per anak, kelas 3 ke bawah Rp8.000. Itu tidak boleh dikurang-kurangi dan harus disajikan dengan baik,” tukasnya.

Menjelang Ramadan, Nanik memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan. 

“Insya Allah tetap berjalan. Kemungkinan menunya kering, tetapi detail menu resmi belum dikeluarkan,” tambahnya.

Dalam kegiatan yang sama, Bupati Bondowoso menyampaikan bahwa acara tersebut merupakan bagian dari sosialisasi juknis terbaru program MBG.

“Ini juknis terbaru yang sudah mengakomodasi berbagai perkembangan dan evaluasi dari pelaksanaan sebelumnya. Banyak persoalan di lapangan yang sekarang sudah diperbaiki dan diperjelas,” ujar Bupati.

Menurutnya, perbaikan penting dalam juknis terbaru di antaranya adalah perluasan manfaat program yang kini juga mencakup guru, serta penyempurnaan mekanisme pelaporan dan evaluasi. Juknis ini berlaku secara nasional.

Bupati juga menegaskan peran strategis pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung suplai bahan pangan. Hal ini sesuai dengan peraturan presiden terbaru tentang pelaksanaan program MBG.

“Kita akan optimalkan peran daerah agar ekonomi sirkular berjalan. Sayur, daging, telur, dan bahan pangan lainnya sebisa mungkin dipenuhi dari Bondowoso. Kalau tidak mencukupi, baru dari luar daerah,” jelasnya.

Terkait keterlibatan UMKM lokal, Bupati mengakui bahwa saat ini masih belum maksimal karena program masih tahap awal. Dari target 95 dapur, baru sekitar 43 yang beroperasi.

“Ke depan, kita akan dorong agar UMKM dan masyarakat sekitar benar-benar terlibat dan mendapat manfaat ketika semua dapur sudah beroperasi penuh,” pungkasnya.