P-APBD 2025, Antara Kemandirian Fiskal dan Ancaman Pemangkasan Infrastruktur

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO- Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 Bondowoso memunculkan perdebatan serius soal arah pembangunan dan kemandirian fiskal daerah.

Salah satu sorotan tajam datang dari Fraksi Partai Golkar DPRD Bondowoso yang menilai dokumen P-APBD bukan sekadar instrumen teknis, melainkan alat politik anggaran yang menentukan masa depan ekonomi daerah.

Dalam rapat paripurna DPRD, Rabu (17/9/2025), Juru Bicara Fraksi Golkar, Lany Sonia Wulandari, menyebut penurunan pendapatan Rp21,49 miliar—akibat turunnya transfer pusat Rp56,93 miliar—menjadi bukti masih kuatnya ketergantungan fiskal Bondowoso pada pemerintah pusat.

"Meski ada kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp23,96 miliar, kami mengingatkan agar tambahan ini tidak membebani masyarakat melalui pungutan, melainkan digerakkan lewat inovasi ekonomi," jelas Lany.

Digitalisasi pajak, optimalisasi aset daerah, dan penguatan BUMD dipandang sebagai strategi penting memperkuat kemandirian fiskal.

Namun, langkah efisiensi lewat pemangkasan belanja daerah Rp65,11 miliar juga menuai kritik. Pemotongan terbesar terjadi pada belanja modal serta pembangunan infrastruktur jalan dan irigasi. 

"Kami menilai kebijakan ini justru bisa menghambat pertumbuhan jangka panjang, sebab infrastruktur adalah syarat utama ekonomi rakyat bergerak," ujarnya.

Selain itu, lonjakan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp8,77 miliar dipandang rawan tanpa indikator jelas. Sementara penurunan SiLPA Rp43,61 miliar disebut mencerminkan lemahnya perencanaan dan serapan anggaran sebelumnya.

Dengan P-APBD 2025 hanya berlaku pada triwulan IV (Oktober–Desember), Golkar mendorong agar program difokuskan pada sektor yang langsung dirasakan masyarakat: kesehatan, pendidikan, UMKM, dan pertanian.

“Setiap rupiah harus berbasis value for money, bukan sekadar angka serapan. Jalan harus mulus, irigasi berfungsi, sekolah layak, dan pelayanan publik membaik,” tegas Lany.

Bagi Fraksi Golkar, P-APBD 2025 adalah ujian bagi pemerintah Bondowoso.

"Apakah anggaran mampu jadi motor kesejahteraan rakyat, atau sekadar rutinitas formalitas tahunan?," pungkasnya.