Pendapatan Turun, Infrastruktur Dipangkas, Demokrat-PKS Nilai RAPBD Perubahan 2025 Tidak Realistis

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO– Fraksi Demokrat-Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Bondowoso melontarkan kritik keras terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 dalam forum paripurna, Rabu (17/9/2025).

Juru bicara Fraksi Demokrat-PKS, Subangkit Adiputra, menegaskan bahwa perubahan APBD seharusnya menjadi instrumen koreksi kebijakan, bukan sekadar formalitas angka.

“Perubahan APBD 2025 jangan hanya jadi formalitas. Ia harus berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat,” tegas Subangkit.

Menurut Demokrat-PKS, sisi pendapatan daerah masih menyimpan masalah serius. Proyeksi pendapatan dalam P-APBD 2025 hanya Rp2,000,54 miliar, turun Rp21,50 miliar dibanding APBD Murni, bahkan lebih rendah Rp15,49 miliar dari realisasi 2024. Penurunan ini dianggap mengancam pembiayaan program prioritas.

Meski mengapresiasi kenaikan signifikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga Rp323,92 miliar, Demokrat-PKS mempertanyakan realisme target tersebut. 

“Apakah kenaikan PAD 27 persen ini berbasis kajian mendalam, atau sekadar optimisme tanpa data?” sindirnya.

Ironisnya, target pajak daerah justru diturunkan Rp7,79 miliar. Padahal realisasi 2024 melonjak hampir 95 persen. 

“Mengapa target pajak malah diturunkan? Apakah karena ekonomi rakyat melemah, atau karena kinerja pemungutan pajak yang buruk?,” tanya Subangkit tajam.

Kritik semakin keras diarahkan pada sisi belanja. Demokrat-PKS menilai pemangkasan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp19,84 miliar sebagai langkah keliru dan merugikan masyarakat agraris Bondowoso.

“Infrastruktur dasar justru dipotong, sementara rakyat sangat membutuhkannya,” tegasnya.

Tak hanya itu, belanja barang dan jasa turun Rp41,73 miliar. Padahal pos ini bersentuhan langsung dengan pelayanan publik. 

“Bagaimana layanan publik bisa optimal jika anggarannya justru dikurangi?,”ucapnya.

Sementara itu, pos Belanja Tidak Terduga (BTT) justru melonjak lebih dari 200 persen menjadi Rp13,08 miliar. Demokrat-PKS menduga kenaikan drastis ini rawan dijadikan ruang overbudgeting yang tidak transparan.

Fraksi juga mengkritisi turunnya transfer kepada desa dan lembaga penerima bantuan sebesar Rp3,57 miliar. Pemangkasan ini dinilai berbahaya karena desa adalah garda terdepan pelayanan masyarakat.

Kerapuhan juga tampak pada sisi pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan hanya dipatok Rp96,56 miliar, anjlok lebih dari 50 persen dibanding realisasi 2024 yang mencapai Rp207,23 miliar. Demokrat-PKS menilai penurunan ini akan mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah.

“Jika pembiayaan terus merosot, apa strategi Pemkab untuk memastikan program prioritas tetap berjalan? Rakyat butuh kepastian, bukan alasan,” tekan Subangkit.

Menutup pandangan umumnya, Demokrat-PKS mendesak pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan secara fundamental. “APBD jangan hanya jadi angka-angka tanpa makna. Ia harus hadir sebagai instrumen keadilan bagi rakyat Bondowoso,” pungkasnya.