APBD Perubahan 2025 Dinilai Timpang, Gerindra Bondowoso: Rakyat Terabaikan, Birokrasi Kenyang

BONDOWOSO– Fraksi Partai Gerindra DPRD Bondowoso melancarkan kritik keras terhadap Raperda Perubahan APBD 2025 dalam rapat paripurna DPRD Bondowoso, Rabu (17/9/2025).

Mereka menilai postur anggaran daerah semakin timpang: belanja pegawai membengkak hampir separuh, sementara infrastruktur dasar dan pelayanan publik justru dikorbankan.

Perwakilan Fraksi Gerindra, Abd. Majid, menegaskan bahwa APBD seharusnya berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar buku kas birokrasi.

“Belanja pegawai dalam APBD Perubahan mencapai Rp919,6 miliar atau hampir separuh total belanja daerah. Sementara belanja modal untuk jalan, jembatan, dan irigasi hanya Rp159,3 miliar. Ketimpangan ini jelas merugikan rakyat,” tegas Majid.

Gerindra menilai orientasi anggaran yang lebih condong pada birokrasi membuat daya saing Bondowoso stagnan. Infrastruktur yang minim memperlambat pertumbuhan ekonomi, berdampak pada rendahnya pendapatan per kapita, dan menurunkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di sisi pendapatan, fraksi menyoroti stagnasi PAD meski ada tambahan Rp23,9 miliar. Menurut mereka, banyak OPD tidak serius menggali potensi daerah. Dinas Koperasi dan Perdagangan, Dinas Pertanian, hingga BLUD RSUD dr. Kusnadi disebut lalai memaksimalkan potensi.

“Pendapatan daerah seolah jalan di tempat. Padahal peluang besar ada di sektor perdagangan, pertanian, dan layanan kesehatan. Masalahnya ada di lemahnya koordinasi lintas sektor,” kritik Majid.

Lebih jauh, Gerindra mempertanyakan efektivitas program pengentasan kemiskinan. Meski ratusan miliar bantuan sosial telah digelontorkan, angka kemiskinan Bondowoso masih bertahan di 12,9 persen atau sekitar 100 ribu jiwa.

“Bagaimana mungkin dengan dana sebesar itu, angka kemiskinan tidak bergeser signifikan? Ini bukti pemerintah daerah stagnan dan tidak inovatif,” sindir Majid.

Fraksi juga menyinggung rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bondowoso, yang hanya 71,22 persen pada 2024. Lemahnya kualitas pendidikan dan rendahnya pendapatan per kapita membuat Bondowoso gagal memperoleh Dana Insentif Daerah (DID).

Gerindra menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dan efektivitas program. Mereka mendesak pemerintah segera mengoperasikan mal pelayanan publik terpadu sebagai upaya percepatan layanan dan peningkatan iklim investasi.

“APBD jangan hanya jadi alat kenyang birokrasi. Harus ada keberanian menggeser anggaran agar benar-benar pro-rakyat,” tutup Majid.