Bupati Bondowoso Akui Anggaran Infrastruktur Terpangkas demi Gaji Pegawai

KABAR RAKYAT, BONDOWOSO– Bupati Bondowoso, KH Abdul Hamid Wahid, akhirnya angkat bicara soal kritik DPRD terkait membengkaknya belanja pegawai dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025.

Melalui Wakil Bupati Lora As’ad Yahya Syafi’i, ia mengakui bahwa lonjakan belanja pegawai membuat alokasi infrastruktur harus dikurangi.

Ra Hamid, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa kondisi ini tak bisa dihindari. Menurutnya, kenaikan belanja pegawai dipicu oleh penyesuaian tunjangan kinerja, pengangkatan pegawai baru, hingga aturan regulasi pusat yang wajib dipatuhi.

“Kami pastikan, meski terjadi pembengkakan, belanja pegawai tetap dalam koridor aturan dan transparan,” ujar Ra Hamid dalam rapat paripurna di Graha Paripurna DPRD Bondowoso, Kamis (18/9/2025).

Pengakuan ini menjawab kritik keras fraksi-fraksi DPRD yang menyoroti melonjaknya belanja pegawai hingga memangkas belanja infrastruktur.

Sejumlah fraksi sebelumnya menilai kebijakan tersebut berpotensi menghambat pembangunan daerah, terutama di sektor jalan dan fasilitas publik.

Ra Hamid tidak membantah adanya pengurangan anggaran pembangunan fisik. Namun ia menekankan bahwa langkah itu ditempuh untuk menjaga stabilitas fiskal Bondowoso di tengah keterbatasan anggaran.

“Bukan berarti pembangunan diabaikan. Skala prioritas tetap berjalan, terutama untuk jalan desa, layanan dasar, dan fasilitas publik yang menopang perekonomian rakyat,” katanya.

Meski begitu, DPRD menilai jawaban tersebut belum sepenuhnya memuaskan. Pasalnya, infrastruktur dianggap krusial bagi peningkatan ekonomi Bondowoso, terutama akses jalan bagi hasil pertanian dan UMKM lokal.

Bupati mencoba menenangkan kegelisahan itu dengan menyebut bahwa sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan tersentuh pemangkasan. Ia berjanji kesejahteraan guru, tenaga medis, serta pelayanan publik tetap menjadi komitmen utama pemerintahannya.

Selain menjawab soal belanja pegawai, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo itu juga menyinggung kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai lesu. Ia berjanji melakukan evaluasi menyeluruh agar BUMD tak lagi menjadi beban, melainkan motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“BUMD harus jadi penggerak ekonomi daerah, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

Bupati Bondowoso mengakui bahwa kondisi fiskal daerah penuh keterbatasan. Karena itu, pemerintah harus cermat menentukan prioritas agar keterbatasan anggaran tetap memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Sebagai penutup, Ra Hamid menekankan bahwa jawaban pemerintah atas kritik fraksi bukan sekadar formalitas.

“Ini komitmen nyata kami untuk memperbaiki kelemahan dan melanjutkan pembangunan Bondowoso yang lebih maju,” pungkasnya.