DPR RI Soroti Alih Fungsi Lahan, Sony T Imbau Sawah Produktif di Bondowoso Dipertahankan

BONDOWOSO – Anggota Komisi IV DPR RI, Sony T Danaparamita, menyoroti maraknya alih fungsi lahan sawah produktif menjadi kawasan bangunan dan gedung.

Menurut Sony, kondisi tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah demi menjaga ketahanan pangan nasional.

Dia mengatakan, upaya menjaga lahan sawah yang sudah ada dinilai lebih penting dibanding terus mendorong program cetak sawah baru. 

Optimalisasi lahan pertanian produktif disebut menjadi langkah paling realistis untuk menjaga produksi pangan.

“Kita hari ini banyak melihat lahan-lahan produktif dialihfungsikan menjadi bangunan gedung. Kalau bicara kedaulatan pangan, sawah yang ada harus dipikirkan dan dijaga,” ujarnya usai pelantikan PAC PDIP Se-Kabupaten Bondowoso di Aula Hotel Ijen View, Sabtu (16/05/2026). 

Menurutnya, kepala daerah yang mampu mempertahankan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan mencegah alih fungsi lahan seharusnya mendapat penghargaan atau reward dari pemerintah pusat.

Dia menilai langkah tersebut penting agar pemerintah daerah tetap bersemangat menjaga lahan pertanian di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas.

“Di tengah kondisi fiskal daerah yang sulit, yang paling gampang memang alih fungsi lahan karena ada pemasukan dari retribusi maupun pengembang. Tapi menurut saya itu tidak menarik,” katanya.

Komisi IV DPR RI, lanjut dia, bahkan telah membentuk panitia kerja (Panja) alih fungsi lahan untuk memperkuat pengawasan terhadap penyusutan lahan pertanian produktif di berbagai daerah.

“Nah itu yang dimaksimalkan. Kalau di daerah banyak kasus, silakan dilaporkan, insyaallah akan kami tindak lanjuti,” tegasnya.

Selain persoalan lahan, ia juga menyoroti minimnya jumlah penyuluh pertanian. Padahal, dalam amanat undang-undang disebutkan bahwa setiap desa seharusnya memiliki satu penyuluh pertanian.

Namun hingga saat ini, menurutnya, kebijakan tersebut belum terpenuhi dengan alasan keterbatasan fiskal pemerintah.

Dia mempertanyakan prioritas pemerintah yang dinilai lebih fokus pada perekrutan besar-besaran program lain dibanding memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian di desa.

“Kalau memenuhi amanat satu desa satu penyuluh, kekurangannya paling sekitar 30 ribuan lagi. Itu yang harus diutamakan,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sony juga menekankan pentingnya ketersediaan pupuk bagi petani, baik dari sisi ketepatan waktu, harga, maupun distribusinya.

Dia juga mengingatkan bahwa harga gabah kering panen telah diputuskan sebesar Rp6.500 per kilogram sehingga stabilitas harga di tingkat petani harus tetap dijaga.

Dalam sektor mekanisasi pertanian, dirinya mengaku terus mendorong bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) bagi kelompok tani di Bondowoso.

Dia bersyukur sejumlah kelompok tani di Bondowoso telah menerima bantuan alsintan dan berharap ke depan pengelolaannya bisa lebih profesional.

“Saya ingin dorong pembentukan UBJA, Unit Pelayanan Jasa Alsintan, agar alat-alat itu tidak cepat rusak atau hilang karena ada pengelolaan dan biaya perawatan yang jelas,” katanya.

Melalui UBJA, menurutnya, kebutuhan petani dapat dimusyawarahkan bersama sehingga pemanfaatan alsintan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Dia juga membuka peluang dukungan pelatihan bagi kelompok tani melalui rumah aspirasi, terutama untuk kegiatan yang membutuhkan narasumber dan peningkatan kapasitas petani.