Fraksi Golkar Pertanyakan SILPA Besar APBD 2025, Evaluasi Serius Kinerja Pemerintah Bondowoso

BONDOWOSO - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Bondowoso mengkritisi besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) dalam pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025.

Fraksi Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Bondowoso membuka secara rinci penyebab tingginya SILPA agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.

Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Golkar, Sandi Ikromah Aulia Mochtar, dalam Rapat Paripurna DPRD Bondowoso dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (2/7/2026).

Menurut Fraksi Golkar, opini WTP menunjukkan laporan keuangan daerah telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan, didukung sistem pengendalian intern yang memadai, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski demikian, Fraksi Golkar menegaskan bahwa opini WTP tidak boleh dimaknai sebagai tujuan akhir pengelolaan keuangan daerah. Penghargaan tersebut harus menjadi pijakan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dalam pandangan umumnya, Fraksi Golkar menempatkan persoalan SILPA sebagai perhatian utama. Menurut mereka, besarnya SILPA dapat menjadi indikator belum optimalnya perencanaan anggaran maupun pelaksanaan program pembangunan.

Fraksi Golkar menjelaskan bahwa SILPA bisa terbentuk akibat pelampauan pendapatan daerah, efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, hingga tidak terserapnya anggaran yang telah dialokasikan.

Karena itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan secara rinci besaran SILPA Tahun Anggaran 2025 beserta faktor dominan yang menyebabkan angka tersebut cukup tinggi.

Selain itu, Fraksi Golkar juga mempertanyakan apakah SILPA lebih banyak berasal dari rendahnya realisasi belanja modal sehingga sejumlah proyek pembangunan fisik tertunda, atau justru dipengaruhi efisiensi pengadaan barang dan jasa, rendahnya penyerapan belanja operasional, adanya kegiatan yang gagal dilaksanakan, maupun pelampauan target pendapatan daerah.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah mengungkap organisasi perangkat daerah (OPD) mana saja yang memberikan kontribusi terbesar terhadap terbentuknya SILPA tersebut.

"Penjelasan ini penting agar DPRD dapat mengevaluasi kualitas perencanaan APBD sekaligus memastikan besarnya SILPA tidak disebabkan tertundanya pelayanan publik maupun pembangunan yang sangat dibutuhkan masyarakat," tegas Fraksi Golkar dalam pandangan umumnya.

Selain SILPA, Fraksi Golkar juga menyoroti realisasi belanja modal yang dinilai menjadi instrumen utama pembangunan daerah karena langsung menghasilkan infrastruktur serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Fraksi Golkar meminta pemerintah daerah menjelaskan hambatan utama yang menyebabkan rendahnya penyerapan belanja modal, apakah disebabkan keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, kendala administrasi, perubahan kebijakan, atau lemahnya kesiapan perencanaan di masing-masing perangkat daerah.

Fraksi Golkar berharap seluruh proses perencanaan pembangunan ke depan disusun lebih matang sehingga tahapan pengadaan dapat dimulai lebih awal dan seluruh pembangunan dapat selesai tepat waktu sesuai target yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Golkar juga mengingatkan bahwa keberhasilan pengelolaan APBD tidak semata-mata diukur dari besarnya pendapatan daerah ataupun keberhasilan mempertahankan opini WTP.

Menurut Fraksi Golkar, ukuran keberhasilan yang sesungguhnya adalah sejauh mana APBD mampu memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan kualitas infrastruktur, memperbaiki pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Bondowoso.

Fraksi Golkar menegaskan tetap berkomitmen mendukung seluruh program Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Namun dukungan tersebut harus dibarengi evaluasi yang objektif agar pengelolaan APBD semakin berkualitas, akuntabel, transparan, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Golkar berharap Pemerintah Kabupaten Bondowoso dapat memberikan jawaban yang jelas, rinci, dan berbasis data terhadap seluruh catatan dan pertanyaan yang disampaikan. Jawaban tersebut dinilai penting agar pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas bagi pembangunan Kabupaten Bondowoso.