Ketua Komisi I DPRD Bondowoso Soroti Pemerataan Pos Damkar dalam Evaluasi LKPJ Bupati 2024

BONDOWOSO– Ketua Komisi I DPRD Bondowoso, Setyo Budi, menekankan pentingnya evaluasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024. Menurutnya, evaluasi tersebut bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi dasar pijakan dalam menyusun APBD tahun berikutnya.

“Kenapa LKPJ ini harus kita bedah? Karena ini jadi tolak ukur untuk APBD selanjutnya. Kami fokus melihat capaian kinerja dinas-dinas mitra Komisi I, seperti Satpol PP dan dinas kecamatan,” ujar Budi saat ditemui usai rapat evaluasi, Rabu (23/04/2025).

Salah satu sorotan utama dalam evaluasi tersebut adalah terkait pelayanan Pemadam Kebakaran (Damkar) di bawah naungan Satpol PP. Budi menilai penyebaran pos Damkar belum merata dan masih terpusat di wilayah kota. Padahal, menurutnya, kebutuhan akan pelayanan cepat saat terjadi kebakaran juga mendesak di daerah-daerah pelosok.

“Ploting awal Damkar itu kan seharusnya ada di beberapa titik seperti Tapen, tapi yang baru bisa diwujudkan hanya di Kecamatan Tamanan saja. Kalau kebakaran terjadi di Sempol, Damkar dari kota bisa telat sampai lokasi, apinya keburu habis membakar,” ujarnya prihatin.

Ia menyebut, harapan idealnya adalah adanya pos Damkar di setiap Daerah Pemilihan (Dapil). Namun, kenyataan di lapangan berbicara lain. Efisiensi anggaran membuat realisasi program ini tertahan.

“Anggaran awal untuk Satpol PP, termasuk Damkar, dipangkas dari sekitar sembilan miliar menjadi tujuh miliar. Angka itu sudah mencakup semua kebutuhan, termasuk belanja pegawai. Jadi ya kami sepakat bahwa dari rencana beberapa titik, sementara ini baru bisa diwujudkan satu saja,” jelasnya.

Meskipun demikian, ia menekankan bahwa komunikasi dan sinergi dengan pihak Satpol PP tetap berjalan baik. Ke depan, ia berharap efisiensi anggaran tidak menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama yang berkaitan langsung dengan keselamatan.

“Kami tetap tekankan ke Satpol PP agar ke depan perencanaan dan realisasi bisa lebih matang. Kalau soal kebakaran, itu kan menyangkut nyawa dan aset masyarakat,” pungkasnya.